Mulai dari proses pembuatan kebijakan hingga menjelaskan tentang pembangunan yang mendesak, sehingga diperlukan menaikan PBB cukup drastis.
’’Termasuk bahwa pembentukan kebijakan tersebut sudah melalui proses yang melibatkan publik, termasuk mekanisme Musrenbang (apa belum?),” tulis Ahmad Jukari.
Murianews, Pati – Ikatan Keluarga Alumni atau IKA PMII Pati menyoroti kebijakan Pemkab Pati yang tiba-tiba menjalankan kebijakan PBB Pati naik 250 persen.
Dalam Surat Pernyataan Sikap IKA PMII Pati nomor 05 /PM.IKA.PMII/V/2025 yang ditandatangani oleh Ketua Umum IKA PMII Pati Ahmad Jukari dan Sekretaris Sutrisno pada Rabu (21/5/2025), IKA PMII menyinggung asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014.
”Asas yang dimaksud adalah asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas pelayanan yang baik, asas tertib penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas keadilan,” tulis Ahmad.
Dalam surat tersebut juga Ahmad Jukari mengungkapkan pihaknya telah melakukan kajian awal yang melibatkan 32 anggota IKA PMII untuk merespon pro kontra kenaikan PBB sebesar 250 persen.
Mereka dari berbagai unsur masyarakat. Mulai dari advokat, praktisi media, perangkat desa, dan akademisi. Diskusi mengkaji masalah tersebut telah dilaksanakan pada Selasa (20/5/2025).
”Hasil diskusi disepakati membentuk tim Perumus untuk melakukan kajian lebih dalam, dari perspektif hukum dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola pemeritahan yang baik (good goverment and good governance),” tulis Ahmad Jukari.
Selain membentuk tim kajian, IKA PMII Pati juga meminta kepada Pemkab Pati untuk melakukan kajian terhadap kebijakan kenaikan pajak PBB.
Jelaskan ke publik...
IKA PMII mendesak agar Pemkab Pati untuk menjelaskan kepada publik tentang kebijakan yang menimbulkan pro kontra ini.
Mulai dari proses pembuatan kebijakan hingga menjelaskan tentang pembangunan yang mendesak, sehingga diperlukan menaikan PBB cukup drastis.
’’Termasuk bahwa pembentukan kebijakan tersebut sudah melalui proses yang melibatkan publik, termasuk mekanisme Musrenbang (apa belum?),” tulis Ahmad Jukari.
Pihaknya tidak mau kebutuhan anggaran yang akan ditopang dari hasil PBB ini dialokasikan untuk program-program yang tidak relevan dengan kepentingan mendesak rakyat banyak.
