PMII Pati menilai kebijakan tersebut perlu dibatalkan dan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk lebih menyerap partisipasi masyarakat untuk menaikkan PBB.
”Sebelumnya kami sudah terjun kemasyarakatan dan melakukan kajian. Kami juga membuat pengaduan kepada masyarakat,” tandas dia.
Mereka juga meminta Bupati Pati Sudewo untuk menemui para pendemo. Namun satu jam lebih, Bupati Pati Sudewo tak kunjung menemui mereka.
”Jangan yang kaudengar hanya tim sukses. Jangan kauanggap kami sengkuni. Seharusnya bapak harus turun. Jangan PBB yang kau naikkan. Tapi karaoke,” pungkasnya.
Sejumlah perwakilan Pemkab Pati sebenarnya sudah menemui para mahasiswa dari PMII Pati itu. Di antaranya Kepala Satpol PP Kabupaten Pati Sugiyono dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pati Riyoso. Namun mahasiswa belum puas dan meminta Bupati Pati Sudewo keluar dari Pendapa untuk menemui mereka.
Murianews, Pati – Organisasi Pergerakan Mahasiswa IsIam Indonesia atau PMII Pati, Jawa Tengah, menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan tarif pajak bumi bangunan di tahun 2025.
Mereka menggelar aksi tersebut di depan Pendapa Kabupaten Pati, Selasa (3/6/2025) siang ini. Sebelumnya para kader PMII Pati juga telah berkumpul di Simpang 5 Pati dan memulai aksinya.
Dalam demo PMII Pati itu, berbagai spanduk tuntutan dibentang. Satu yang paling menarik adalah plesetan dari kata Mutiara Bupati Sudewo yang berbunyi “Nilai yang kau dapat harus kau pertanggungjawaban terhadap ilmu yang kau kuasai”.
Kata Mutiara Sudewo itu ditulis ulang dengan kalimat yang berbunyi “Pajak yang kau dapat harus kau pertanggungjawaban terhadap PBB 250 % yang kau naikkan”
Ada juga kalimat “Tolak PBB-P2 250 %, PBB: Pajak Begitu Berat, Sengkuni!!” dan juga “Tanah Kami Bukan Ladang Pajak, Tapi Ladang Kehidupan”
Koordinator Aksi Muhajirin aksi ini merupakan tindak lanjut kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan PBB yang mencapai hingga 250 persen. Ia menilai kebijakan kenaikan PBB terlalu gegabah dan terburu-buru.
”Kami ingin mengklarifikasi Bupati Pati Sudewo yang menaikkan PBB hingga 250 persen,” ujar Muhajirin kepada Murianews.com, Selasa (3/6/2025)
Ia mengaku pihaknya sebelumnya sudah melakukan kajian dan membuat posko aduan tentang kebijakan tersebut. Hasil dari kajian tersebut, pihaknya menolak keras kebijakan tersebut.
perlu dibatalkan...
PMII Pati menilai kebijakan tersebut perlu dibatalkan dan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk lebih menyerap partisipasi masyarakat untuk menaikkan PBB.
”Sebelumnya kami sudah terjun kemasyarakatan dan melakukan kajian. Kami juga membuat pengaduan kepada masyarakat,” tandas dia.
Mereka juga meminta Bupati Pati Sudewo untuk menemui para pendemo. Namun satu jam lebih, Bupati Pati Sudewo tak kunjung menemui mereka.
”Jangan yang kaudengar hanya tim sukses. Jangan kauanggap kami sengkuni. Seharusnya bapak harus turun. Jangan PBB yang kau naikkan. Tapi karaoke,” pungkasnya.
Sejumlah perwakilan Pemkab Pati sebenarnya sudah menemui para mahasiswa dari PMII Pati itu. Di antaranya Kepala Satpol PP Kabupaten Pati Sugiyono dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pati Riyoso. Namun mahasiswa belum puas dan meminta Bupati Pati Sudewo keluar dari Pendapa untuk menemui mereka.
Editor: Anggara Jiwandhana
