Sebenarnya, perwakilan Pemkab Pati sendiri mendatangi para mahasiswa. Di antaranya Kepala Satpol PP Kabupaten Pati Sugiyono dan Plt Kepala DPMPTSP Kabupaten Pati Riyoso.
Para mahasiswa juga diperkenankan untuk masuk ke Pendapa Kabupaten Pati untuk bertemu dengan Bupati Pati Sudewo. Namun, mereka ogah.
”Bakar, bakar, bakar,” teriak para mahasiswa.
Murianews, Pati – 
Demo kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah memanas. Demo yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa IsIam Indonesia atau PMII Pati itu itu diwarnai bakar ban dan adu mulut dengan aparat keamanan.
Aksi demo PMII Pati yang berlangsung di depan Pendapa Kabupaten Pati pada Selasa (3/6/2025) siang itu awalnya berjalan dengan lancar. Perwakilan mahasiswa dengan tenang menyampaikan aspirasi mereka. Sementara pihak aparat menjaga dan bersikap preventif.
Namun, para mahasiswa kemudian kesal kepada Bupati Pati Sudewo lantaran tak kunjung menemui mereka. Padahal mahasiswa sudah menunggu berjam-jam.
Sebenarnya, perwakilan Pemkab Pati sendiri mendatangi para mahasiswa. Di antaranya Kepala Satpol PP Kabupaten Pati Sugiyono dan Plt Kepala DPMPTSP Kabupaten Pati Riyoso.
Para mahasiswa juga diperkenankan untuk masuk ke Pendapa Kabupaten Pati untuk bertemu dengan Bupati Pati Sudewo. Namun, mereka ogah.
Mahasiswa lebih meminta Bupati Pati Sudewo keluar dari Pendapa Kabupaten Pati untuk menemui mereka. Mereka pun akhirnya berniat membakar ban yang telah disiapkan.
”Bakar, bakar, bakar,” teriak para mahasiswa.
Cekcok...
Namun aksi itu dihalangi Kepala Satpol PP Kabupaten Pati Sugiyono dan pihak kepolisian. Mahasiswa dan para aparat pun adu mulut di tengah aksi demo. Hingga akhirnya aparat mundur. Mahasiswa pun akhirnya membakar ban.
Diketahui, PMII Kabupaten Pati dengan tegs menolak kenaikan PBB hingga 250 persen. Menurut mereka kebijakan kenaikan PBB terlalu gegabah dan terburu-buru.
”Kami ingin mengklarifikasi Bupati Pati Sudewo yang menaikkan PBB hingga 250 persen,” ujar Koordinator Aksi Muhajirin kepada Murianews.com, di sela aksi demo Selasa (3/6/2025)
Ia mengaku pihaknya sebelumnya sudah melakukan kajian dan membuat posko aduan tentang kebijakan tersebut. Hasil dari kajian tersebut, pihaknya menolak keras kebijakan tersebut.
PMII Kabupaten Pati menilai kebijakan tersebut perlu dibatalkan dan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk lebih menyerap partisipasi masyarakat untuk menaikkan PBB.
Editor: Anggara Jiwandhana
