”Kami ingin memastikan kondisi korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kami akan cek siapa yang menanggung biaya perawatan. Itu, kan penting karena warga berhak mendapatkan pemulihan,” tuntasnya.
Murianews, Pati – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun ke Kabupaten Pati, Jawa Tengah usai adanya demonstrasi untuk melengserkan Bupati Pati Sudewo, Jumat (15/8/2025). Mereka mendalami dugaan penanganan unjuk rasa yang tidak sesuai prosedur.
Dalam unjuk rasa itu, polisi harus menembakkan gas air mata beberapa kali ke arah pendemo. Akibatnya, ada sekitar 60 orang yang harus dirawat di rumah sakit. Tak hanya itu, ada sekitar 22 orang yang ditangkap polisi karena diduga jadi provokator.
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM & Komisioner Mediasi Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi mengataakan, pihaknya sudah tiba di Pati sejak Kamis (14/8/2025) kemarin untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait bentrok antara massa dan aparat keamanan dalam demo, Rabu (13/8/2025) lalu.
Mereka juga melakukan klarifikasi kepada Polresta Pati terkait langkah-langkah pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan atas aksi unjuk rasa tersebut.
”Kami juga mencari informasi berapa kekuatan (personel) yang dikerahkan, satuan apa saja yang disiagakan, apakah prosedur-prosedurnya dijalankan dengan benar apa tidak, apakah ada tindakan-tindakan kekerasan yang berlebihan, misalnya ada penyiksaan,” bebernya di Mapolresta Pati, Jumat (15/8/2025).
Saat ini, pihaknya sudah mengumpulkan informasi dari media massa, video-video yang beredar, dan laporan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dari data itu, pihaknya kemudian melakukan klarifikasi kepada Polresta Pati untuk mendapatkan informasi yang berimbang.
”Komnas HAM harus melihat dari dua sisi. Apa yang disampaikan warga, itu kemudian kita klarifikasi kepada pihak kepolisian, sehingga menjadi berimbang,” kata Pramono.
Jenguk korban...
Setelah dari Polresta Pati, pihaknya langsung bergeser ke RSUD Soewondo untuk menjenguk korban luka demo. Mereka akan melihat kondisi korban yang harus mendapatkan perawatan intensif karena harus opname.
”Kami ingin memastikan kondisi korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kami akan cek siapa yang menanggung biaya perawatan. Itu, kan penting karena warga berhak mendapatkan pemulihan,” tuntasnya.
Editor: Cholis Anwar
