Petisi yang beredar di berbagai kanal media sosial itu berjudul ’Kawal Pansus DPRD! Rakyat Pati Desak Pemakzulan Bupati Sampai Tuntas’. Dalam seruan tersebut, warga mendesak DPRD Pati agar Pansus tidak berhenti sebatas formalitas, melainkan bekerja serius, independen, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Inisiator penggalang Petisi Pati, Em Sastroatmodjo menyatakan tak ingin Pansus jadi sandiwara politik. Pihaknya ingin DPRD Pati menunjukkan keberanian untuk benar-benar menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Pati Sudewo.
”Kalau terbukti, pemakzulan harus jalan sesuai aturan, petisi ini merupakan upaya kami, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk fokus mengawasi dan mengawal pansus yg sudah berjalan. Selain petisi kami juga mendirikan posko pengawalan di depan kantor Bupati,” ujarnya Kamis (21/8/2025).
Sejak diluncurkan pada Rabu (20/8/2025) kemarin, Petisi Pati ini mendapat respon antusias. Ratusan tanda tangan dukungan terkumpul hanya dalam hitungan jam. Mayoritas warga menyuarakan kekecewaan atas kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen melalui Perbup 17/2025, yang dinilai memberatkan rakyat dan memicu gejolak sosial.
Meski Perbup tersebut sudah dibatalkan, warga menilai masalah tidak boleh berhenti di situ. Mereka menilai demo Pati pada tanggal 13 Agustus 2025 lalu menjadi bukti masyarakat Pati sepakat untuk melengserkan Sudewo.
”Masyarakat tidak mau memiliki bupati yang arogan dalam kata dan kebijakan. Bupati Sudewo sering kali membuat pernyataan kepada masyarakat yang terkesan menantang dan bahkan mengintimidasi,” ujar tegas pria yang juga menjadi koordinator Masyarakat Cluwak Bergerak ini.
Murianews, Pati – Warga Pati, Jawa Tengah terus mengawal Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo di DPRD Pati. Mereka mulai menggalang petisi terbuka sebagai bentuk dukungan sekaligus tekanan agar proses pemakzulan berjalan tuntas, transparan dan tak gagal di tengah jalan.
Petisi yang beredar di berbagai kanal media sosial itu berjudul ’Kawal Pansus DPRD! Rakyat Pati Desak Pemakzulan Bupati Sampai Tuntas’. Dalam seruan tersebut, warga mendesak DPRD Pati agar Pansus tidak berhenti sebatas formalitas, melainkan bekerja serius, independen, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Inisiator penggalang Petisi Pati, Em Sastroatmodjo menyatakan tak ingin Pansus jadi sandiwara politik. Pihaknya ingin DPRD Pati menunjukkan keberanian untuk benar-benar menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Pati Sudewo.
”Kalau terbukti, pemakzulan harus jalan sesuai aturan, petisi ini merupakan upaya kami, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk fokus mengawasi dan mengawal pansus yg sudah berjalan. Selain petisi kami juga mendirikan posko pengawalan di depan kantor Bupati,” ujarnya Kamis (21/8/2025).
Sejak diluncurkan pada Rabu (20/8/2025) kemarin, Petisi Pati ini mendapat respon antusias. Ratusan tanda tangan dukungan terkumpul hanya dalam hitungan jam. Mayoritas warga menyuarakan kekecewaan atas kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen melalui Perbup 17/2025, yang dinilai memberatkan rakyat dan memicu gejolak sosial.
Meski Perbup tersebut sudah dibatalkan, warga menilai masalah tidak boleh berhenti di situ. Mereka menilai demo Pati pada tanggal 13 Agustus 2025 lalu menjadi bukti masyarakat Pati sepakat untuk melengserkan Sudewo.
”Masyarakat tidak mau memiliki bupati yang arogan dalam kata dan kebijakan. Bupati Sudewo sering kali membuat pernyataan kepada masyarakat yang terkesan menantang dan bahkan mengintimidasi,” ujar tegas pria yang juga menjadi koordinator Masyarakat Cluwak Bergerak ini.
Segala Cara...
Em Satroatmojo juga menilai Bupati Pati Sudewo tidak segan melakukan segala cara untuk menyingkirkan siapa saja yang tidak sepakat dengan kebijakannya. Hal ini terjadi dalam beberapa kebijakannya.
”Mulai dari mutasi pegawai bahkan sampai pemecatan tanpa alasan yang jelas. Bupati sudewo juga selalu menggunakan cara otoriter untuk menekan semua instansi di bawah pemerintahannya,” lanjutnya.
Langkah menggalang petisi Pati ini juga dimaksudkan untuk memastikan DPRD tidak ’main mata’ dengan eksekutif. Warga mendesak agar proses Pansus dibuka seluas-luasnya ke publik, serta hasil akhirnya benar-benar ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum dan politik yang berlaku.
”Suara rakyat Pati jelas, kami ingin DPRD Pati berpihak pada kami, bukan pada kepentingan elite. Petisi ini adalah pengingat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat,” tutur dia.
Editor: Budi Santoso
