”Besarannya Rp 90 miliar. Yang nanti 2027 kita cicil kurang lebih Rp 32 miliar, 2028 sekitar itu, 2029 sekitar Rp 32 miliar dan itu sudah teralokasi dalam APBD. Tidak memberikan beban kepada masyarakat,” bebernya.
Sudewo menambahkan, pinjaman daerah merupakan saran dari pemerintah pusat. Hal ini diharapkan untuk mempercepat pembangunan di daerah.
”Itu adalah salah satu upaya dalam rangka mempercepat pembangunan daerah. Ini merupakan saran dari pemerintah pusat, menteri keuangan, supaya ada terobosan dari kepala daerah untuk mempercepat pembangunan,” imbuhnya.
Menurutnya, pinjaman daerah tersebut perlu dilakukan. Mengingat, dana transfer daerah dipangkas cukup besar yang jumlahnya mencapai ratusan miliar.
”Transfer daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kurang lebih Rp 150 miliar, untuk menutup kekurangan itulah kami melakukan pinjaman,” pungkasnya.
Murianews, Pati – Pemkab Pati, Jawa Tengah berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 90 miliar.
Hal ini diungkapkan Bupati Pati Sudewo usai menghadiri rapat paripurna yang membahas tentang Rancangan Perda APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2026, Senin (10/11/2025).
Dalam kesempatan itu, ia memaparkan, pinjaman daerah ini diperlukan agar infrastruktur terutama jalan di wilayahnya semakin baik.
Hanya saja, pemkab belum memutuskan mengajukan pinjaman dengan jumlah tersebut ke pemerintah pusat atau lembaga lain yang memiliki kewenangan terkait.
”Pinjaman daerah itu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan. Supaya jalan yang baik segera dirasakan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan demikian pergerakan perekonomian itu bisa menjadi lebih lancar,” tambahnya.
Sudewo menjelaskan, pembayaran pinjaman daerah tersebut akan dilakukan secara berkala. Yakni dimulai pada tahun 2027 mendatang dan ditargetkan lunas pada 2029. Ia pun memastikan pinjaman ini tak membebani masyarakat.
”Pinjaman tersebut pembayaran cicilannya tidak memberikan beban kepada masyarakat sedikit pun. Yang akan kami cicil mulai tahun 2027,” lanjut dia.
Sudewo yakin pinjaman ini dapat membantu keuangan daerah. Apalagi dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah diprediksi mengalami penurunan.
Saran pemerintah pusat...
”Besarannya Rp 90 miliar. Yang nanti 2027 kita cicil kurang lebih Rp 32 miliar, 2028 sekitar itu, 2029 sekitar Rp 32 miliar dan itu sudah teralokasi dalam APBD. Tidak memberikan beban kepada masyarakat,” bebernya.
Sudewo menambahkan, pinjaman daerah merupakan saran dari pemerintah pusat. Hal ini diharapkan untuk mempercepat pembangunan di daerah.
”Itu adalah salah satu upaya dalam rangka mempercepat pembangunan daerah. Ini merupakan saran dari pemerintah pusat, menteri keuangan, supaya ada terobosan dari kepala daerah untuk mempercepat pembangunan,” imbuhnya.
Namun pinjaman daerah ini membutuhkan persetujuan dari DPRD Pati. Sudewo pun berharap pihak legislatif dapat menyetujui rencana pinjaman ini.
Menurutnya, pinjaman daerah tersebut perlu dilakukan. Mengingat, dana transfer daerah dipangkas cukup besar yang jumlahnya mencapai ratusan miliar.
”Transfer daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kurang lebih Rp 150 miliar, untuk menutup kekurangan itulah kami melakukan pinjaman,” pungkasnya.
Editor: Anggara Jiwandahana
