Kasus Saham Kapal Bodong Pati, Kuasa Hukum: Wajib Pakai KUHP Baru

Murianews, Pati – Kuasa hukum Haji Tomo Juwana menilai kasus dugaan saham kapal bodong yang menjerat kliennya, wajib menggunakan Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Pasalnya, UU tersebut wajib diberlakukan per 2 Januari 2026.

Hal tersebut ditegaskan tim penasihat hukum terdakwa Haji Tomo, Izzudin Arsalan dari Kantor Hukum Fatkhur Rahman & Rekan

”Dalam sidang kemarin kami menemukan sejumlah fakta yang diduga tertutup, serta implikasi pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru yang akan mulai berlaku 2 Januari 2026,” ujar Arsalan, Kamis (25/12/2025).

Arsalan menyatakan, sidang selanjutnya akan diadakan 6 Januari 2026, sehingga pemeriksaan akan menggunakan KUHP dan KUHAP baru.

Menurut Arsalan, dalam sidang yang digelar Rabu (24/12/2025) kemarin diketahui didapati sejumlah saksi yang mengundurkan diri. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menghadirkan 10 saksi, namun beberapa mengundurkan diri sebelum mengambil sumpah.

”Sidang dilanjutkan dengan memeriksa saksi tersisa, termasuk saksi pelapor Siti Fatimah Al Zana Nurfatimah (Zana),” sambungnya.

Tim kuasa hukum juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus tersebut. Pihaknya menemukan fakta yang janggal selama pemeriksaan.

Saksi fakta bernama Suwarti yang menyaksikan penyerahan uang pada tanggal 26 November 2016, padahal tidak disebutkan dalam keterangan awal di kepolisian.

Kesenjangan...

”Kami tim hukum menduga adanya kesengajaan untuk menutupi fakta dan kemungkinan adanya keterangan palsu. Dimana hal itu diatur dalam Pasal 242 KUHP lama dan Pasal 291 KUHP baru,” urai Arsalan.

​Kejanggalan selanjutnya, adanya saksi yang sering muncul. Dimana saksi bernama Budi Widyaningrum, anak pelapor, dan menantu pelapor, juga pernah menjadi saksi dalam perkara pidana lain dengan pelapor yang sama.

”Yang tertuang dalam Putusan MA Nomor 939/K/Pid/2023), sehingga menimbulkan pertanyaan tentang peran mereka,” jelasnya.

Selain itu, kami menemukan adanya bukti laptop yang tidak disita. Karena bukti screenshot percakapan WA diambil dari laptop milik menantu pelapor yang tidak disita, sehingga tidak ada jaminan keaslian bukti.

”Handphone pelapor yang dinyatakan error juga belum diperiksa lebih lanjut,” sebutnya.

Pihaknya juga menilai, proposal yang diduga hasil rekayasa. Sehingga kliennya menolak tegas proposal yang diajukan pelapor. Pasalnya, stampel cap berada di bagian cover depan yang dinilai tidak lazim.

Pihaknya menyebut, kesalahan yang dilakukan JPU menggunakan kata ”perusahaan” dalam pertanyaan, yang dianggap mengakui keterlibatan perusahaan padahal belum dipastikan apakah terdakwa bertindak sebagai perseorangan atau direktur CV.

Editor: Cholis Anwar ​