Pledoi Botok Cs, Kuasa Hukum Kutip Kesaksian Eks Wakapolri Oegroseno

Murianews, Pati – Sidang lanjutan kasus dugaan perintangan jalan dengan terdakwa aktivis Pati, Supriyono dan Teguh Istiyanto alias Botok Cs, memasuki agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri (PN) Pati, Rabu (25/2/2026).

Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum terdakwa secara tegas mengutip kesaksian Mantan Wakapolri, Oegroseno, untuk membedah unsur kriminalisasi dan penyalahgunaan wewenang aparat.

Dalam pledoinya, Kuasa Hukum Botok cs, Nimerodi Gulo menilai tidak ada unsur pidana yang dilakukan kedua kliennya. Perintangan jalan yang dilakukan Botok cs dinilai tak membahayakan.

Apalagi perintangan Jalan Pantura Pati-Rembang pada Jumat (31/10/2025) merupakan rangkaian demo mengawal sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo.

Demo ini merembet ke Jalan Pantura Pati-Rembang lantaran Botok cs kecewa dengan sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati yang tak sepakat memakzulkan Sudewo.

Gulo menilai demo berpindah tempat merupakan hal yang biasa. Dirinya pun mengutip kesaksian Eks Wakapolri Oegroseno saat sidang Jumat (13/2/2026) lalu.

”Oegroseno menilai demo pindah tempat merupakan hal yang biasa. Demontrasi di jalan tidak diatur. Kalau ada perintangan maka pihak aparat harus mengatur lalu lintas (bukan menangkap),” ujar Gulo membacakan pledoi.

Dirinya pun menyoroti penangkapan Botok cs yang dilakukan aparat kepolisian. Menurutnya, penangkapan tersebut menyalahi aturan bahkan berpotensi melanggar etik berat.

Penyalahgunaan...

”Oegroseno bila tidak ada tindak pidana tapi ada penangkapan aparat melakukan abuse of power (penyalahgunaan kewenangan),” tutur dia.

Gulo pun menilai adanya upaya kriminalisasi yang dilakukan sejumlah pihak kepada pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Penilaian ini sejalan dengan pendapat Oegroseno.

Apalagi penyidik maupun JPU menggunakan tiga pasal berat untuk menjerat Botok cs. Ketiga pasal itu yakni, Pasal 192 tentang perintangan jalan, Pasal 160 tentang penghasutan dan Pasal 169 KUHP tentang perkumpulan yang melakukan tindakan kejahatan. Masing-masing pasal itu diancam hukuman 9 tahun, 6 tahun dan 6 tahun.

”Oegroseno mengatakan kriminalisasi terhadap terdakwa adalah berlebihan. (Ini terlihat dengan penggunaan) pasal yang berlapis. (Kriminalisasi) ini (merupakan) tindakan melawan hukum yang dilakukan aparat,” ungkap Gulo.

Pihaknya juga menilai pemblokiran jalan yang dilakukan Botok cs tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan atau masyarakat maupun kerusakan fasilitas umum. Maka seharusnya Botok cs dibebaskan dan tidak dijatuhkan sanksi pidana.

”Merintangi tidak menimbulkan bahaya. Kalau ada bahaya baru masuk ranah hukum. Setidaknya hanya pelanggaran adminstrasi bukan pelanggaran pidana. Saksi ahli Oegroseno menjelaskan, jika unsur bahaya tidak terbukti maka harus dibebaskan,” kata dia.

Editor: Cholis Anwar