Murianews, Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi bersama beberapa perwakilan negara Arab memilih walk out di pertemuan tingkat menteri Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Itu terjadi saat Duta Besar atau Dubes Israel Gilad Erdan memulai pidatonya. Pertemuan itu sendiri terjadi Selasa (21/1/2024) malam waktu Amerika Serikat.

Momen Menlu Retno Marsudi melakukan walk out terekam video dan beredar di sejumlah platform media sosial. Juru Bicara Kemlu Lalu Iqbal juga membenarkan insiden itu.

Lalu apa isi pidato Erdan yang bikin Retno Marsudi bersama beberapa perwakilan negara Arab mengambil langkah walk out.

Sebuah media Arab Al-Mayadeen melaporkan, saat itu Erdan menyebut tindakan dunia sedang berusaha untuk mengatasi masalah yang parah dengan Israel, sebagai sesuatu tindakan yang tidak memadai.

Erdan pun kembali menempatkan Israel sebagai korban, padahal jumlah korban warga sipil telah mencapai 25.700 lebih.

Ia juga menolak gencatan senjata, karena menurutnya Hamas akan tetap berkuasa.

”Ini bukanlah perang yang dipilih Israel. Tapi kami akan mempertahankan masa depan kami sama seperti Anda masing-masing membela masa depan negara Anda,” tulis media asal Arab itu.

Di kesempatan itu, Erdan menegaskan narasi Israel akan dugaan ancaman Iran. Ia mengklaim, limpahan konfilk itu tiba-tiba muncul karena satu negara dan sudah direncanakan.

Erdan kemudian menuduh Iran sebagai dalang dengan menyebut intersepsi AS pada sebuah kapal dalam perjalanan ke Yaman menjadi bukti nyatanya.

Menurutnya, Iran selalu berdiri di bawah bayang-bayang dan mengambil tindakan. Erdan juga menuduh Iran menebarkan teror di kawasan tersebut dan tak akan berhenti memperluas hegemoni Syiah.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut penolakan Israel yang jelas dan berulang kali terhadap solusi dua negara tidak dapat diterima.

Antonio Guterres pun mengungkapkan kekhawatirannya atas sikap Israel dapat memperpanjang konflik. Karenanya tindakan Israel tak bisa diterima. Sebagaimana diketahui, konflik di Palestina terjadi sejak 1948.

”Penolakan ini, dan penolakan terhadap hak kenegaraan rakyat Palestina, akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global tanpa batas waktu,” kata Antonio Guterres.