BOS Dipakai Makan Siang Gratis, Komisi X: Harus Naik 600 Persen

Murianews, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengungkapkan, alokasi dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah harus naik 600 persen bila digunakan untuk membiayai program makan siang gratis.

Ia menjelaskan besaran Dana BOS setiap tahun hanya berkisar Rp 51 triliun itu terdiri dari BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS PAUD. Selama ini dana BOS diperuntukkan membantu belanja operasional 217 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

”Kalau dari besaran kebutuhan program makan siang gratis pasti tidak mungkin jika diambilkan dari dana program BOS. Makanya saya tidak paham maksud dari Pak Menko Perekonomian,” ujarnya.

Untuk diketahui, dana BOS 2023 tingkat sekolah dasar hanya berkisar Rp 900 ribu per siswa. Sedangkan untuk makan siang gratis yang dianggarkan Rp 15.000 per siswa. Jika dihitung kebutuhan tersebut selama 30 hari selama setahun maka dana yang dibutuhkan sekitar Rp 5,4 juta.

”Maka jika Dana BOS digunakan untuk makan siang gratis maka sudah pasti alokasi anggarannya harus ditingkatkan hingga 600 persen,” tandas Huda.

Sebagai informasi, Meko Perekonomian Airlangga Hartarto mewacanakan, program makan siang gratis bakal bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS).

Pernyataan itu disampaikan saat menyimulasikan program makan siang gratis di SMP Negeri Curug, Kabupaten Tanggerang, Kamis (29/2/2023).

Huda pun mempertanyakan pernyataan Airlangga tersebut. Menurutnya, tidak mungkin dana BOS yang saat ini berkisar Rp 51 triliun harus dialihkan untuk makan siang gratis yang membutuhkan anggaran lebih dari Rp 450 triliun.

”Mungkin Pak Menko Perekonomian sendiri saat ini sedang bingung dari mana alokasi anggaran untuk membiayai program makan siang gratis,” ujarnya.

Ia pun menyebut program makan siang gratis harus dikaji lebih dulu. Apalagi, program itu diwacanakan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pihaknya khawatir, program dari paslon Prabowo-Gibran itu diimplementasikan secara serampangan tanpa mempertimbangkan kapasitas anggaran.

Ia pun meminta agar dilakukan studi kelayakan pada program itu. Kajian tersebut menjadi pentingagar program benar-benar layak diterapkan secara berkelanjutan.

”Studi kelayakan ini diperlukan agar program makan siang gratis ini sesuai dengan tujuan awal dan tepat sasaran. Apalagi jika program ini dilakukan secara ugal-ugalan untuk sekadar memenuhi janji kampanye,” kata politikus PKB itu seperti dikutip dari laman resm DPR RI, Senin (4/3/2024).

Ia pun mengingatkan program tersebut sudah mendapat warning dari Bank Dunia. Di mana, Pemerintah Indonesia diminta berhati-hati terkait ambang batas defisit anggaran bila merealisasikan program itu.

”Jangan sampai program ini malah memicu penyimpangan yang merugikan rakyat,” ujar Huda.