Bisa dikatakan, PDIP terselamatkan dengan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait syarat ambang batas mengusung paslon kepala daerah.
Dalam putusan itu MK mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah. Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.
Lewat putusan tersebut, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah.
Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu di daerah bersangkutan mulai dari 6,5 hingga 10 persen.
PDIP pun bisa akhirnya bisa mengusung calonnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan beberapa daerah. Dari beberapa daerah, DKI Jakarta menjadi perhatian.
Sebab, PDIP yang mengusung Pramono-Rano Karno berhasil menangkan Pilkada 2024. Mereka mengalahkan Ridwan Kamil-Suswono yang didukung KIM-Plus dan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Ridwan Kamil-Suswono yang didukung KIM-Plus dan diendors Jokowi serta Prabowo berhasil ditumbangkan. Kemenangan Pramono-Rano Karno disebut karena beberapa hal.
Di antaranya, keberhasilannya menyatukan kekuatan dua mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dulunya berseteru dan kejenuhan pada konstelasi politik.
Murianews, Jakarta – Perlawanan ’’Raja Jawa’’ menaklukan ’’banteng’’ dalam kontestasi politik kian kentara pada 2024. Manuvernya membuat PDIP, partai berlogo banteng itu jatuh bangun.
Sosok ’’Raja Jawa’’ ini sempat disinggung Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Munas Golkar XI yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
’’Soalnya, Raja Jawa ini, kalau kita main-main, celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu,’’ kata Bahlil dalam video yang diterima Murianews.
Teka-teki ’’Raja Jawa’’ sendiri masih menjadi misteri. Namun, banyak pihak menyebut sosok tersebut adalah Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.
Jokowi disebut-sebut semakin terang-terangan melawan PDIP. Salah satunya yakni mengendors calon kepala daerah yang tidak didukung PDIP.
Berikut Kaleidoskop 2024: Perlawanan ’’Raja Jawa’’ Taklukan ’’Banteng’’ sebagaimana dirangkum Murianews.com dari beberapa sumber:
Fokus Menangkan Gibran, Abaikan Pileg...
PDIP Mendominasi di Pileg 2024
’’Raja Jawa’’ Jokowi tampaknya tak begitu fokus mengurusi tatanan legislasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ia lebih fokus pada memenangkan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang pasangkan untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Itu terbukti dari hasil Pileg 2024. Di mana, PDIP berhasil meraih suara tertinggi pada Pileg DPR RI 2024.
Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI, PDIP sukses meraih suara 25.387.279 suara dari total 151.796.631 suara sah atau 16,72 persen.
Suara itu didapatkan di 84 daerah pemilihan (Dapil). Torehan itu membuat PDIP mendapatkan 263 kursi untuk kadernya di Senayan.
PDIP juga mendominasi di Jawa Tengah yang acap kali disebut sebagai kandang banteng. Pada Pileg 2024 Dapil Jateng, PDIP mendapatkan suara terbanyak, yakni 5.191.487 suara.
Bahkan, PDIP unggul di delapan Dapil, yakni dapil Jateng I, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX. Torehan itu membuat lima wakil PDIP dari Jateng melenggang ke Senayan.
Mereka yakni, Puan Maharani, M Herviano Widyatama, Shanty Aldda Nathalia, Sudjadi, dan Haryanto.
Obrak-abrik Kandang Banteng...
Sementara di DPRD Jateng, PDIP juga sukses meraih suara terbanyak dengan mendapatkan 5.270.261 suara dari total suara sah 19.823.032. PDIP unggul di 12 daerah pemilihan dari 13 dapil untuk DPRD Provinsi.
Dengan raihan suara itu, PDIP menempatkan 23 wakilnya di DPRD Provinsi Jateng. Meski begitu, jumlah itu turun dari periode sebelumnya, Pileg 2019. Di mana saat itu PDIP menempatkan 26 wakilnya.
Kandang Banteng Morat-marit
Sukses di Pileg, tidak di Pilpres 2024 dan Pigub Jateng 2024. Gaco PDIP di dua pemilihan itu kalah telak, bahkan kandang banteng diobrak-abrik.
Secara nasional, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo, dan Hanura gagal total.
Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya mendapatkan 27.040.878 suara, atau bila dipersentasekan hanya sekitar 16 persen saja.
Pasangan ini justru tak lebih baik dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang menempati urutan kedua dengan raihan 40.971.906 suara.
Adapun pemenang Pilpres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan 96.214.691 suara.
Ganjar-Mahfud bahkan tak mampu menang di kandang banteng, Jawa Tengah. Pasangan nomor urut tiga itu hanya mendapat 7.827.335 suara.
PDIP Ditinggalkan...
Kandang banteng justru dimenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mendapatkan 12.096.454 suara.
Tak hanya di Pilpres, gaco PDIP di Jawa Tengah, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi juga tumbang. Pasangan yang diusung PDIP dan Partai Ummat itu gagal mengungguli Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Ahmad Luthfi-Taj Yasin meraih 11.390.191 suara. Sementara pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, meraih 7.870.084 suara.
Cawe-cawe Jokowi disebut-sebut sebagai penyebab kekalahan gaco PDIP di Pilpres maupun Pilgub Jateng.
PDIP (Tak) Sendirian
Pilkada Serentak 2024 berlangsung penuh drama. Salah satunya yang menjadi perhatian upaya meninggalkan PDIP dalam kontestasi demokrasi ini.
Di mana, sejumlah partai lebih berminat untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang kemudian disebut KIM plus. Partai-partai itu di antaranya, PKB, Nasdem, PPP, dan PKS.
Beberapa daerah bahkan, PDIP ditinggalkan sendirian. Seperti di Jawa Tengah dan DKI Jakarta.
Kondisi itu membuat PDIP terancam tak bisa ikut berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2024. Namun, peta kemudian berubah setelah MK memutuskan mengabulkan sebagian persyaratan pencalonan peserta Pilkada Serentak 2024.
Terselamatkan Putusan MK...
Bisa dikatakan, PDIP terselamatkan dengan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait syarat ambang batas mengusung paslon kepala daerah.
Dalam putusan itu MK mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah. Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.
Lewat putusan tersebut, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah.
Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu di daerah bersangkutan mulai dari 6,5 hingga 10 persen.
PDIP pun bisa akhirnya bisa mengusung calonnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan beberapa daerah. Dari beberapa daerah, DKI Jakarta menjadi perhatian.
Sebab, PDIP yang mengusung Pramono-Rano Karno berhasil menangkan Pilkada 2024. Mereka mengalahkan Ridwan Kamil-Suswono yang didukung KIM-Plus dan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Ridwan Kamil-Suswono yang didukung KIM-Plus dan diendors Jokowi serta Prabowo berhasil ditumbangkan. Kemenangan Pramono-Rano Karno disebut karena beberapa hal.
Di antaranya, keberhasilannya menyatukan kekuatan dua mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dulunya berseteru dan kejenuhan pada konstelasi politik.
Berakhirnya Eksistensi Jokowi di PDIP...
PDIP Pecat ’’Raja Jawa’’ Jokowi
PDIP akhirnya resmi pecat Jokowi atau Presiden ke-7 Joko Widodo dari keanggotaan partai berlogo banteng moncong putih itu.
Tak hanya itu, PDIP juga memecat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi, Bobby Nasution. Mereka dipecat bersama 27 kader PDIP lainnya.
Pemecatan itu tertuang dalam SK bernomor 1649/kpts/DPP/XII/2024. Surat Keputusan itu dibacakan langsung Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, Senin (16/12/2024).
Dalam surat itu, PDIP memecat dan melarang Jokowi dan mereka yang dipecat melakukan aktivitas apapun dengan mengatasnamakan PDIP.
Sejak surat diterbitkan, PDIP tak lagi berkaitan apapun dengan Jokowi dan nama-nama yang dipecat, serta PDIP juga tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu yang mereka lakukan.
SK tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan. PDIP akan melakukan menijau dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya saat terdapat kekeliruan di kemudian hari.
Tak Lagi Sejalan...
Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sudah mengungkapkan, Jokowi, Gibran, dan Bobby bukan lagi bagian dari PDIP dalam Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Menurutnya, Jokowi dan keluarganya dinilai tak sejalan dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Soekarno atau Bung Karno.
’’Sehingga itulah yang terjadi. Dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,’’ ujar Hasto.
Apalagi, Hasto melanjutkan, pencalonan Gibran sebagai wakil presiden yang mencederai konstitusi dan demokrasi. Otomatis status seluruh kelengkapan keanggotaan yang berkaitan dengan PDIP sudah dinyatakan berakhir.
