Murianews, Kudus – Mega proyek ambisius Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur membuat ngos-ngosan pemerintah. Sebab angaran yang dibutuhkan mencapai Rp 466 triliun.
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan dari jumlah itu, APBN hanya menanggung sekitar Rp 89,4 triliun. ’’Lalu KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun,’’ katanya.
Sejak ditawarkan ke swasta pasa tahun 2023, hingga peletakan ekskavator pertama atau groundbreaking ke-8 IKN, total dana investasi yang mengalir baru mencapai Rp 53,5 triliun.
Angka tersebut masih jauh dari kebutuhan. Jokowi sendiri menyebut proyek tersebut baru benar-benar selesai sekitar 10 sampai 20 tahun lagi.
Namun belakangan Presiden Prabowo mengungkap target pembangunan Ibu Kota Nusantara akan rampung digarap pada 2028.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo selama pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024) sampai Minggu (27/10/2024).
IKN sendiri merupakan proyek pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke wilayah baru di Kalimantan Timur. Rencana ini diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2019.
Berikut Kaleidoskop 2024 Megaproyek IKN yang dirangkum Murianews dari berbagai sumber:
Rayu Investor...
Bujuk Rayu ke Investor Danai IKN
Sejak diperkenalkan pada 2021, Presiden Jokowi langsung tancap gas. Dalam setiap lawatan ke sejumlah negara, Jokowi selalu menawarkan investasi ke IKN.
Mulai dari China, Arab Saudi, Qatar, hingga sejumlah negara maju lainnya tak luput dari sasaran. Jokowi bahkan PD, banyak negara yang akan berinvestasi ke IKN.
Itu mengingat, pembangunan IKN memiliki konsen green smart city. Di mana, kota tersebut dibangun untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi tanpa mengesampingkan keramahan pada lingkungan.
Sejak saat itu, ada beberapa investor dalam negeri yang mulai berinvestasi. Di antaranya yakni, Agung Sedayu Group, Salim Group, Astra Group, Kawan Lama Group, Sinar Mas Group, Alfa Group (Alfamart), Djarum Group, Wings Group, Pulau Intan, Barito Pacific,
Tak hanya itu, ada juga investor asing, yakni Deloix Bravo (China) dan Australia Independent School (Australia).
Delonix Bravo nantinya membangun berbangai proyek, Mulai dari hotel, apartemen, perkantoran, hingga pusat perbelanjaan.
Sementara, Australia Independent School akan membangun Sekolah Internasional dari jenjang PAUD hingga SMA.
Jokowi Ngantor di IKN...
Presiden Jokowi Berkantor di IKN 2024
Untuk pertama kalinya, Presiden Jokowi berkantor di IKN pada Senin (29/7/2024). Jokowi bahkan sudah tiba di sana, Minggu (28/7/2024) dan menginap di sana.
Dalam lawatannya itu, Jokowi mengajak sejumlah artis, selebgram, hingga influencer untuk berkeliling di IKN. Jokowi juga meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN.
Setelahnya, Jokowi juga akan meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden dan Istana Kepresidenan di IKN. Di kesempatan itu, Jokowi memberikan nama-nama untuk istana kepresidenan di sana serta nama-nama ruangan penting.
Jelang HUT Kemerdekaan RI, tepatnya 11 Agustus 2024, Jokowi kembali berkantor di IKN. Kali ini, agenda Jokowi menggelar Rapat Kabinet Paripurna untuk kali pertama di IKN.
Kunjungannya juga sekaligus meninjau progres pembangunan IKN dan melihat persiapan upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN.
Upacara HUT Kemerdekaan RI Kali Pertama di IKN
Untuk kali pertama upacara Hari Kemerdekaan RI digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski pembangunan IKN belum tuntas sepenuhnya, Presiden Joko Widodo kadung berambisi untuk menggelar upacara kemerdekaan di IKN.
Sejumlah persiapan pun dilakukan. Itu mengingat fasilitas dan akses menuju ke lokasi masih terbatas.
Hingga akhirnya pada hari pelaksanaan, upacara tak sepenuhnya digelar di IKN. Itu mengingat masih belum tuntasnya pembangunan IKN.
Belum Berstatus Ibu Kota...
Pemerintah memutuskan menggelar upacara Hari Kemerdekaan RI di dua tempat, yakni di IKN dan Istana Negara.
Presiden Joko Widodo hadir di IKN sementara Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Negara. Begitu juga para menteri dan pejabat yang hadir.
Belum Berstatus Ibu Kota
Meski sudah digembar-gemborkan sejak 2019, Ibu Kota Nusantara atau IKN masih belum berstatus ibu kota. Itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Beleid yang diteken Presiden Prabowo baru-baru ini berdampak pada status provinsi Jakarta, dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Aturan itu juga mengubah nomenklatur dan penamaan jabatan gubernur dan wakil gubernur, DPRD, dan DPD di atau dari wilayah tersebut. Itu termaktub dalam Pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D.
Meski nomenklaturnya menjadi DKJ, status ibu kota Indonesia masih berada di provinsi tersebut. Undang-undang tersebut berlaku mulai 30 November 2024.
Adapun pemindahan ibu kota ke IKN di Kalimantan Timur baru resmi setelah ada Keputusan Presiden atau Keppres.
’’Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian,’’ demikian bunyi Pasal II UU 115/2024 itu.
ASN dan Prabowo Segera Ngantor di IKN...
ASN Pindah ke IKN 2025, Prabowo Berkantor 2028
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan ada dua penanda progres signifikan dari proyek IKN. Penanda itu menjadi target utama pembangunan IKN, yakni pada 2025 dan 2028.
Pada 2025, pihaknya siap menyambut ASN yang bakal dipindahkan ke IKN sebagaimana arahan Menpan-RB. Untuk menyambut ASN, IKN sendiri telah tersedian hunian, kantor, serta fasilitas pendukung lainnya, seperti air, listrik dan pertokoan.
Kemudian, pada 2028, pembangunan infrastruktur untuk legislatif dan yudikatif ditargetkan selesai, termasuk kantor dan hunian para pejabatnya.
Percepatan pembangunan serta peningatan investasi pun dimatangkan sebagai langkah strategis untuk mencapai target itu.
Bahkan, ia mengungkapkan akan dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama yang ke-9 kalinya. Ada sekitar empat hingga lima proyek groundbreaking yang melibatkan pembangunan sekolah, restoran, dan kantor.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui akun Instagramnya @rajaantoni, Sabtu (26/10/2024) mengungkapkan Presiden Prabowo berencana menggelar Sidang Paripurna DPR/MPR 2028 dan pelantikan Presiden periode 2029-2034 di IKN.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menilai hal ini dapat terlaksana.
Sebab, pada prinsipnya apa yang disampaikan presiden sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.
Namun, untuk merealisasikannya, kesiapan prasarana dan prasarana harus memadai. Pihaknya pun segera mengadakan rapat dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
