”Berikutnya lagi penentuan siswa-siswanya kadang memang kategori untuk masuk di sekolah rakyat adalah anak-anak miskin dan anak-anak yang miskin ekstrem,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa menjadi masalah klasik bahwa siapa yang berhak bersekolah di Sekolah Rakyat, apakah anak tergolong miskin atau miskin ekstrem. Karena, faktanya, untuk menentukan data tersebut saja masih membutuhkan koordinasi berbagai pihak.
Murianews, Jakarta – Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto dikhawatirkan mendapatkan label sekolah anak miskin.
Itu diungkapkan Anggota Komisi DPR RI dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina, Sabtu (29/3/2025).
Ia mengingatkan agar jangan sampai anak-anak yang sudah lekat dengan dikotomo anak miskin di sekolah itu kemudian membuat Sekolah Rakyat mendapat label sekolah kemiskinan.
Selly berharap ada terobosan lain agar nama Sekolah Rakyat itu dapat memberi nilai positif bahkan kebanggaan bagi anak-anak yang sekolah di sana.
”Agar nama Sekolah Rakyat ini bisa memberikan nilai positif, agar anak-anak yang bersekolah tadi dia punya kebanggaan, bahwa dia dibiayai oleh Pemerintah, dan suatu saat mereka bisa menjadi orang sukses dan hebat seperti yang diinginkan oleh Presiden maupun Kemensos,” tandasnya, seperti dikutip dari Fajar, Selasa (1/4/2025)
Selly berharap, Sekolah Rakyat yang berbentuk boarding school dengan anggaran hampir sebesar Rp 100 Miliar memikirkan dari segala macam aspek pendidikan. Yakni, mulai dari kurikulumnya hingga tenaga pengajarnya.
”Yang harus disadari adalah mengenai kurikulum. Kurikulum ini tanggung jawab siapa, pasti Kemendikdasmen, kemudian terkait dengan tenaga pengajar bagaimana? karena tidak mudah untuk bisa menentukan siapa yang berhak untuk menjadi guru di sekolah tersebut,” ujarnya.
Siswa Sekolah Rakyat...
Kemudian, bagaimana penentuan siswa-siswa yang masuk di Sekolah Rakyat. Harus ditegaskan, kategori siswa yang masuk di Sekolah Rakyat.
”Berikutnya lagi penentuan siswa-siswanya kadang memang kategori untuk masuk di sekolah rakyat adalah anak-anak miskin dan anak-anak yang miskin ekstrem,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa menjadi masalah klasik bahwa siapa yang berhak bersekolah di Sekolah Rakyat, apakah anak tergolong miskin atau miskin ekstrem. Karena, faktanya, untuk menentukan data tersebut saja masih membutuhkan koordinasi berbagai pihak.
Diketahui, Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 atau tepatnya pada Juli 2025 nanti. Proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik di Sekolah Rakyat dimulai April 2025.
