Penyerahan bantuan itu dilakukan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Pendapa Ronggosukowati, Kabupaten Pamekasan, Minggu (15/6/2025) lalu.
Bantuan itu mencakup berbagai program, seperti Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Operasional Pilar Sosial (BOP Pilar Sosial) atau Tali Asih, hingga Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
Dilansir dari keterangan resminya, Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5.397.100.000 untuk bansos di Kabupaten Pamekasan.
Anggaran itu dibagi untuk tujuh program prioritas, yakni, Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Plus sebsar Rp 3.958.000.000 yang menyasar 1.979 lansia.
Kemudian, Bansos untuk Penyandang Disabilitas (ASPD) senilai Rp 471.600.000 dengan sasaran 131 penerima. Dua jenis bansos itu dicairkan dalam empat tahan dengan skema triwulanan.
Untuk PKH Plus, tiap lansia memperoleh Rp 500.000 per tahap, sehingga totalnya mencapai Rp 2.000.000 dalam setahun.
Sedangkan ASPD, penerima mendapatkan Rp 900.000 setiap tahap, dengan akumulasi tahunan sebesar Rp 3.600.000.
Murianews, Pamekasan – Masyarakat Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur mendapatkan beragam bantuan sosial (bansos) dari Pemprov Jawa Timur. Nilainya, mencapai Rp 6.371.975.000 pada 2025 ini.
Penyerahan bantuan itu dilakukan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Pendapa Ronggosukowati, Kabupaten Pamekasan, Minggu (15/6/2025) lalu.
Bantuan itu mencakup berbagai program, seperti Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Operasional Pilar Sosial (BOP Pilar Sosial) atau Tali Asih, hingga Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
Dilansir dari keterangan resminya, Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5.397.100.000 untuk bansos di Kabupaten Pamekasan.
Anggaran itu dibagi untuk tujuh program prioritas, yakni, Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Plus sebsar Rp 3.958.000.000 yang menyasar 1.979 lansia.
Kemudian, Bansos untuk Penyandang Disabilitas (ASPD) senilai Rp 471.600.000 dengan sasaran 131 penerima. Dua jenis bansos itu dicairkan dalam empat tahan dengan skema triwulanan.
Untuk PKH Plus, tiap lansia memperoleh Rp 500.000 per tahap, sehingga totalnya mencapai Rp 2.000.000 dalam setahun.
Sedangkan ASPD, penerima mendapatkan Rp 900.000 setiap tahap, dengan akumulasi tahunan sebesar Rp 3.600.000.
Selanjutnya, ada juga Bansos Kemiskinan Ekstrem dengan total Rp 571.500.000 untuk 381 jiwa. Masing-masing penerimanya, Rp 1.500.000 per tahun sebagai stimulant pengembangan usaha.
Bantuan Kewirausahaan...
Kemudian, bantuan Kewirausahaan Inklusif Produktif bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui program Jawa Timur Sejahtera (KIP PPKS Jawara) untuk 35 orang dengan total Rp 105.000.000.
Lalu, bantuan KIP eks PPKS Jawara untuk 27 orang dengan total Rp 81.000.000, dan terakhir KIP Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jawara untuk 70 orang dengan total anggaran Rp 210.000.000.
Setiap penerima bantuan KIP akan memperoleh dana sebesar Rp3.000.000 per tahun, yang difungsikan sebagai modal usaha untuk mendorong pengembangan ekonomi mereka.
Bantuan itu guna meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan serta kelompok rentan di Jawa Timur melalui pendekatan pemberdayaan sosial ekonomi yang bersifat inklusif.
”Dengan bantuan ini diharapkan dapat menjadi pendorong masyarakat agar terbebas dari jerat kemiskinan dan menuju taraf hidup yang lebih layak dan sejahtera,” harap Gubernur Khofifah.
Di samping Bansos, Pemprov Jatim juga menyalurkan tali asih pada pilar sosial yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan sosial di Pamekasan.
Jumlah tali asih yang dibagikan mencapai Rp722.400.000 untuk 197 orang, yang terdiri dari SDM PKH Plus, Pendamping Disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).
Tak hanya itu, tahun ini ada juga alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim kepada pemerintah desa di Pamekasan.
Empat Desa...
Sebanyak empat desa menerima Rp 400.000.000, masing-masing sebesar Rp 100.000.000 untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kemudian, ada empat desa lagi yang masing-masing menerima Rp 100.000.000 melalui program Desa Berdaya, sementara dua desa tambahan menerima dana sebesar Rp174.875.000.
Bantuan itu ditujukan untuk KPM melalui program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa). Jadi, total keseluruhan dana yang disalurkan mencapai Rp974.875.000.
”Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kalau BUMDesa kuat, kelembagaan desa maju, dan warganya berdaya, maka cita-cita membangun dari pinggiran bisa kita wujudkan secara nyata,” terangnya.
Khofifah menjelaskan, bantuan itu bukan sekadar bentuk kepedulian pemerintah pada kondisi masyarakat kurang mampu, melainkan juga cermin keseriusan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Melalui berbagai program yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan dampak positif dari bantuan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan menciptakan lapangan kerja yang produktif.
