”Badan Pengelola itu tidak ada pasti dan tetap, hanya didukung oleh pemerintah daerah melalui program yang inline dengan target pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.
Sementara itu, plt Presdir PT Gag Nikel Arya Aditya hanya menegaskan perusahaannya siap menjalankan operasi tambang yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.
”Sejak produksi perdana pada 2018, PT Gag Nikel beroperasi berdasarkan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) resmi dan diawasi KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” kata Arya melalui jawaban tertulisnya, Jumat, (13/6/2025).
Namun Arya tidak menjawab pertanyaan tentang dugaan keterlibatan PT Gag Nikel dalam perubahan wilayah Geopark Raja Ampat yang belakangan mengecualikan Pulau Gag.
Murianews, Jakarta – Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya dicoret dari Geopark Raja Ampat yang ditetapkan UNESCO.
Keluarnya Pulau Gag dari wilayah Geopark itu pun membuat Ketua Tim Kampanye Hutan Greepeace Indonesia, Arie Rompas bertanya-tanya.
Diketahui, pemerintah mencabut empat izin usaha penambangan (IUP) nikel di Pulau Kawe, Pulau Manuran, Pulau Yesner Waigeo Tomur, serta Pulau Mayaifun dan Batang Pele.
Pencabutan izin yang dilakukan Selasa, (10/6/2025) itu sebagai respons gaduh tambang nikel Raja Ampat. Namun, izin tambang nikel di Pulau Gaga yang dikantongi PT Gag Nikel tak tersentuh.
Anak Perusahaan PT Nikel Tambang Tbk atau Antam itu masih bisa melanjutkan usaha tambang nikelnya di Pulau Gag.
Dalam konferensi pers, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, Pulau Gag di luar wilayah situs geologi yang ditetapkan UNESCO.
”Letaknya sekitar 42 kilometer dari Piaynemo, pusat kawasan wisata utama, dan secara geografis lebih dekat ke Maluku Utara,” kata Bahlil, saat itu.
Kok Bisa...
Keputusan pemerintah itu pun membuat Arie Rompas terheran-heran. Ia pun mempertanyakan dicoretnya Pulau Gag dari geopark Raja Ampat.
”Pemerintah bilang karena izinnya tidak masuk wilayah geopark. Kok, bisa Pulau Gag tidak masuk kawasan geopark?” tanya Arie, seperti dikutip dari Tempo.co, Rabu (18/6/2025).
Mulanya, ketika penetapan geopark nasional pada akhir 2017, wilayah Geopark Raja Ampat menjangkau hamper seluruh wilayah administrasi Kabupaten Raja Ampat, termasuk Pulau Gag.
Wilayah geopark itu kemudian menjadi area kerja pertama Badan Pengelola Geopark Raja Ampat, bentukan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
Namun belakangan, peta wilayah itu berubah dengan mengecualikan Pulau Gag yang sudah lama diduduki izin tambang untuk diusulkan pada UNESCO.
UNESCO pun telah menyetujui Raja Ampat untuk ditetapkan sebagai geopark global pada 2023 lalu. Area itu mencakup 3,66 juta hektare, atau sekitar separuh dari wilayah administrasi Kabupaten Raja Ampat.
Pulau Gag yang berlokasi 100 km di barat Pulau Waigeo dan hanya 42 meter dari destinasi wisata Piaynemo, tidak masuk wilayah geopark global hasil penetapan UNESCO itu.
Penetapan status geopark sendiri sedianya tak berkuatan hukum secara langsung di Indonesia. Hanya, status itu menjadi pengakuan dunia sekaligus komitmen pemerintah dalam mengelola kawasan itu dengan prinsip berkelanjutan.
Peran Besar PT Gag...
Menurut sumber Tempo di lingkaran pemerintahan dan perusahaan tambang di Raja Ampat menjelaskan peran besar PT Gag Nikel dalam pengusulan geopark global ke UNESCO.
Sumber tersebut PT Antam berkepentingan atas dicoretnya Pulau GAG dari geopark global yang bakal disodorkan ke UNESCO.
Kendati tak ada larangan secara tegas, kegiatan pertambangan di wilayah geopark global wajib memenuhi berbagai syarat yang nantinya dinilai Dewan Geopark Global UNESCO, termasuk aspek pemenuhan prinsip good mining.
Menurutnya, dalam pengusulan itu sempat terjadi tarik-menarik di ujungnya, hingga akhirnya Pulau Gag tidak termasuk wilayah geopark.
Muhammad Hanif Fikri, Sekretaris Badan Pengelola Geopark Raja Ampat membenarkan, PT Gag Nikel menjadi mitra dalam pengelolaan geopark.
Ia menyebut visibilitas alias penyebarluasan informasi kepada publik menjadi salah satu aspek penilaian UNESCO dalam penetapan geopark global.
”Gag Nikel menjadi salah satu pihak yang menjalin kerja sama untuk publikasi buku Geopark Raja Ampat,” ujarnya.
Namun, ia membantah, PT Gag Nikel cawe-cawe di perubahan peta Geopark Raja Ampat dalam pengusulan ke UNESCO.
Penentuan Wilayah Geopark...
Ia menilai, penentuan wilayah geopark itu semata-mata mempertimbangkan keberlanjutan program di masa mendatang, seperti promosi pelestarian situs geologi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
”Badan Pengelola itu tidak ada pasti dan tetap, hanya didukung oleh pemerintah daerah melalui program yang inline dengan target pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.
Sementara itu, plt Presdir PT Gag Nikel Arya Aditya hanya menegaskan perusahaannya siap menjalankan operasi tambang yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.
”Sejak produksi perdana pada 2018, PT Gag Nikel beroperasi berdasarkan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) resmi dan diawasi KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” kata Arya melalui jawaban tertulisnya, Jumat, (13/6/2025).
Namun Arya tidak menjawab pertanyaan tentang dugaan keterlibatan PT Gag Nikel dalam perubahan wilayah Geopark Raja Ampat yang belakangan mengecualikan Pulau Gag.
