Penegasan itu dia ungkapkan dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
”Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum, tidak boleh ada yang merasa tidak dapat diatur, tidak dapat diperiksa,” tegas Prabowo seperti dilihat di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Sebagai kepala pemerintahan eksekutif, Prabowo menegaskan dirinya memiliki kewajiban menegakkan hukum demi menyelamatkan bangsa.
Di kesempatan itu, Prabowo juga menyingunggung perilaku korup yang menjangkiti institusi pemerintahan hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, sebagai tantangan mewujudkan Indonesia menjadi negara yang bersih dari korupsi, fakta-fakta ada pejabat yang korup harus berani diakui.
Presiden kemudian menegaskan dirinya, saat diambil sumpahnya sebagai Presiden RI, telah berjanji untuk melaksanakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
”Karena itu, saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi, dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintahan,” ujar Presiden.
Murianews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum atau menganggap tak dapat diatur maupun diperiksa.
Penegasan itu dia ungkapkan dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
”Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum, tidak boleh ada yang merasa tidak dapat diatur, tidak dapat diperiksa,” tegas Prabowo seperti dilihat di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Sebagai kepala pemerintahan eksekutif, Prabowo menegaskan dirinya memiliki kewajiban menegakkan hukum demi menyelamatkan bangsa.
Di kesempatan itu, Prabowo juga menyingunggung perilaku korup yang menjangkiti institusi pemerintahan hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, sebagai tantangan mewujudkan Indonesia menjadi negara yang bersih dari korupsi, fakta-fakta ada pejabat yang korup harus berani diakui.
Presiden kemudian menegaskan dirinya, saat diambil sumpahnya sebagai Presiden RI, telah berjanji untuk melaksanakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
”Karena itu, saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi, dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintahan,” ujar Presiden.
Butuh Kritik...
Prabowo juga menekankan, pemerintah membutuhkan koreksi dan kritik dari berbagai pihak, meski terkadang terasa menyesakkan.
”Silakan yang berada di luar pemerintah tidak ada masalah, terima kasih, kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik walaupun kadang kritik itu menyesakkan juga ya. Tapi tidak ada masalah, jangan berhenti kritik,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo juga meminta pihak-pihak yang berada di dalam koalisi pemerintah agar tetap berani mengawasi dan mengoreksi kebijakan.
”Saya juga minta dari koalisi kita tetap di dalam koalisi harus berani mengawasi, harus berani koreksi,” kata Presiden.
Diketahui, Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 serta Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta.
Agenda itu dihadiri lebih dari 600 anggota Dewan, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
