Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro tegas mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani tak pernah menyatakan hal itu.
”Video mengenai guru itu beban negara, itu hoaks. Ibu Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut,” katanya, seperti dikutip dari Antara, Selasa (19/8/2025).
Ia mengungkapkan, video tersebut merupakan hasil deepfake dan potongan tak utuh dari pidato Menkeu Sri Mulyani di Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025) lalu.
Dia berharap, masyarakat dapat menyikapi dengan lebih bijak informasi yang diterima dari media sosial.
”Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” ujar Deni.
”Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, ‘Oh, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar.’ Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat,” ujarnya.
Murianews, Jakarta – Viral sebuah potongan video yang menunjukkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut dosen dan guru beban negara. Menanggapi itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah, Sri Mulyani mengatakan itu.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro tegas mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani tak pernah menyatakan hal itu.
”Video mengenai guru itu beban negara, itu hoaks. Ibu Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut,” katanya, seperti dikutip dari Antara, Selasa (19/8/2025).
Ia mengungkapkan, video tersebut merupakan hasil deepfake dan potongan tak utuh dari pidato Menkeu Sri Mulyani di Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025) lalu.
Dia berharap, masyarakat dapat menyikapi dengan lebih bijak informasi yang diterima dari media sosial.
”Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” ujar Deni.
Diketahui, dalam forum itu, Sri Mulyani tengah membahas pos belanja untuk guru dan dosen. Dalam pidatonya, ia menyinggung guru dan dosen masuk dalam klaster kedua.
”Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, ‘Oh, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar.’ Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat,” ujarnya.
Anggaran Pendidikan...
Diketahui, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, anggaran untuk sektor pendidikan sendiri akan digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, serta menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru dan dosen akan dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun.
Tunjangan profesi guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tunjangan profesi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah disiapkan secara memadai.
Pernyataan itu disampaikan dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di DPR RI, Jumat (15/8/2025),
”Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik,” kata Prabowo.
Prabowo pun mewanti-wanti agar anggaran pendidikan harus tepat sasaran, karena pendidikan bermutu merupakan salah satu fokus pemerintah untuk memberantas kemiskinan.
