Dari sejumlah tuntutan itu, tercatat baru tiga yang telah dikabulkan dan 10 lainnya tengah diproses. Ketiga tuntutan yang telah dikabulkan yakni, sebagai berikut:
Pembekuan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun). Presiden Prabowo dan Ketua Umum Partai politik telah menyetujui serta telah diumumkan DPR RI.
Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR). DPR RI juga telah mengumumkannya dalam konferensi pers, Jumat (5/9/2025) dan disiarkan melalui Instagram resmi DPR RI.
Dorong pemeriksaan terhadap anggota yang bermasalah, termasuk penyelidikan melalui KPK. DPR RI telah mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa anggota DPR RI yang dinonaktifkan.
Murianews, Jakarta – Sejumlah tuntutan dalam Tuntutan 17+8 yang diinisiasi sejumlah elemen masyarakat telah direspons. Tercatat, baru tiga tuntutan yang telah dikabulkan dan 10 lainnya diproses.
Sementara, tujuh tuntutan lainnya masih menjadi tanda tanya. Sebab, dari 17+8 tuntutan publik terdapat tenggat waktu yang diberikan.
Sebanyak 17 tuntutan diberi tenggat waktu hingga, Jumat (5/9/2025) kemarin. Sedangkan delapan tuntutan tenggat waktunya 31 Agustus 2025.
Adapun rincian tuntutan itu sebagai berikut:
17 Tuntutan jangka pendek
Tugas Presiden Prabowo
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan apparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mantat jelas dan transparan.
Tugas DPR
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pension).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong pemeriksaan terhadap anggota yang bermasalah, termasuk penyelidikan melalui KPK.
Tugas Ketua Umum Partai Politik
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik Bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Tugas Polri
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan Tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota maupun komandan yang melakukan dan memerintahkan Tindakan kekerasan serta melanggar HAM.
Tugas TNI
12. Segera kembalikan TNI ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Sampaikan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, buruh, nakes, mitra ojol, dan lainnya).
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsouring.
8 Tuntutan Jangka Panjang
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-besaran.
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif.
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar professional dan Humanis.
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen.
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan.
Yang Sudah Dikabulkan...
Dari sejumlah tuntutan itu, tercatat baru tiga yang telah dikabulkan dan 10 lainnya tengah diproses. Ketiga tuntutan yang telah dikabulkan yakni, sebagai berikut:
Pembekuan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun). Presiden Prabowo dan Ketua Umum Partai politik telah menyetujui serta telah diumumkan DPR RI.
Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR). DPR RI juga telah mengumumkannya dalam konferensi pers, Jumat (5/9/2025) dan disiarkan melalui Instagram resmi DPR RI.
Dorong pemeriksaan terhadap anggota yang bermasalah, termasuk penyelidikan melalui KPK. DPR RI telah mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa anggota DPR RI yang dinonaktifkan.
Yang Baru Proses...
Adapun 10 tuntutan yang telah diproses yakni:
Pertama, sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor serta penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
Pada 2 September 2025, Presiden Prabowo telah meminta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun, Urgensi pengesahan bertambah karena KPK belum bekukan asset tersangka korupsi E-KTP Paulus Tannos yang kabur ke Singapura, per 5 September 2025.
Kedua, reformasi perpajakan yang lebih adil. Pada 3 September 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tak ada kenaikan pajak tahun 2026, meski target pendapatan negara naik.
Ketiga, reformasi DPR besar-besaran. Pada, 4 September 2025, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan akan memimpin langsung reformasi DPR.
Keempat, buka dialog dengan serikat buruh. Pada 1 September 2025, Prabowo mengundang kepala konfederasi serikat buruh ke Istana Negara.
Kelima, mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak. Pada 2 September 2025, Presiden telah mengumumkan membuat Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Keenam, upah layah untuk semua. Pada 28 Agustus 2025, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan mengkaji kenaikan upah 10 persen.
Ketujuh, TNI tak masuk ruang sipil selama krisis demokrasi. Pada 1 September 2025, Wakil Panglima TNI Jenderal Tanyo Budi Revita menyatakan,TNI aat konstitusi n tidak akan mengambil lih pengamanan serta tidak menetapkan arurat militer.
Pada 3 September 2025, Kapuspen TNI Brigjen Mar Freddy Ardianzah mengatakan,TNI lalu berusaha bekerja secara professional an berkomitmen untuk menjunjung tinggi supremasi sipil.
Kedelapan, Dialog Publik dengan DPR. Pada 31 Agustus 2025, Prabowo memerintahkan DPR dan K/L untuk menemui masyarakat yang mengaspirasikan suara mereka.
Kesembilan, Komitmen pro-rakyat. Pada 4 September 2025, Partai Perindo, PBB, PKB, PAN, Demokrat, dan PKS merespons tuntutan 17+8 secara positif dengan berkomitmen memenuhi tuntutan itu.
Kesepuluh, Partai harus pecat dan jatuhkan anksi tegas ke kader partai yang tak etis. Saat ini PAN, NasDem, dan Golkar telah menonaktifkan kader ereka yang probelmatik. Mereka juga meminta agar gaji dan tunjangan para kader itu disetop.
