Untuk diketahui, HACCP merupakan sebuah sistem manajemen keamanan pangan yang bersifat sistematis berbasis sains untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya keamanan pangan di seluruh rantai produksi makanan, dari bahan baku hingga produk akhir.
Ia menjelaskan, Puskesmas hingga Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan dilibatkan dalam lembaga itu. mereka nantinya bertugas untuk mitigasi serta penanganan darurat.
”Setelah kita melakukan rapat koordinasi lintas lembaga, disepakati bahwa puskesmas dan UKS akan lebih banyak dilibatkan di dalam hal mitigasi kesehatan dan penanganan darurat,” pungkasnya.
Menurut data terbaru yang dipaparkan, Wilayah I terdapat 9 kasus, dengan total korban 1.307 orang. Kemudian, Wilayah II ada 46 kasus, dengan total korban 4.147 orang. Sedangkan Wilayah III ada 17 kasus, total korban 1.003 orang.
”Kalau dilihat dari sebaran kasus, maka kita lihat bahwa di Wilayah I itu tercatat ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307 orang. Wilayah II ini sudah bertambah. Kemudian Wilayah III ada 1.003. Kita catat tanggal per tanggal kejadian ini,” jelas Dadan.
Murianews, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengupayakan agar korban keracunan MBG tak terus bertambah. Berdasarkan data terbaru BGN per Selasa (30/9/2025) korban keracunan MBG di seluruh wilayah Indonesia tembus 6000 orang.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, ada beberapa langkah yang disiapkan guna mencegah bertambahnya korban keracunan MBG.
Ia mengatakan, saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola MBG. Pepres itu nantinya akan memperkuat pelaksanaan program MBG secara menyeluruh.
”Dan kemudian sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres tata kelola makan bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden,” ungkap Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025), seperti dikutip dari Youtube DPR RI.
Menurutnya, dukungan terkait program MBG sudah sangat urgen. Masalah yang dihadapi tak hanya soal keamanan sanitasi, higienis, penanganan korban saja.
”Tetapi juga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar,” tambahnya.
Selain Perpres, BGN juga tengah menyiapkan lembaga khusus guna sertifikasi keamanan pangan. Nantinya, ketika lembaga itu berdiri, SPPG akan memiliki dua sertifikat.
Dua sertifikat itu yakni, sertifikasi higienis Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kementerian atau Dinas Kesehatan, serta sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dari lembaga independen itu.
HACCP...
Untuk diketahui, HACCP merupakan sebuah sistem manajemen keamanan pangan yang bersifat sistematis berbasis sains untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya keamanan pangan di seluruh rantai produksi makanan, dari bahan baku hingga produk akhir.
Ia menjelaskan, Puskesmas hingga Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan dilibatkan dalam lembaga itu. mereka nantinya bertugas untuk mitigasi serta penanganan darurat.
”Setelah kita melakukan rapat koordinasi lintas lembaga, disepakati bahwa puskesmas dan UKS akan lebih banyak dilibatkan di dalam hal mitigasi kesehatan dan penanganan darurat,” pungkasnya.
Sebelumnya, ia mengungkapkan korban keracunan MBG di seluruh wilayah Indonesia per Selasa (30/9/2025) mencapai 6.457 orang. Jumlah itu terbagi menjadi tiga wilayah, yakni Wilayah I untuk Pulau Sumatra, Wilayah II untuk Pulau Jawa, dan Wilayah III untuk Indonesia Timur.
Menurut data terbaru yang dipaparkan, Wilayah I terdapat 9 kasus, dengan total korban 1.307 orang. Kemudian, Wilayah II ada 46 kasus, dengan total korban 4.147 orang. Sedangkan Wilayah III ada 17 kasus, total korban 1.003 orang.
”Kalau dilihat dari sebaran kasus, maka kita lihat bahwa di Wilayah I itu tercatat ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307 orang. Wilayah II ini sudah bertambah. Kemudian Wilayah III ada 1.003. Kita catat tanggal per tanggal kejadian ini,” jelas Dadan.
