Menurutnya, dengan dikelola kantin sekolah, makanan yang tersaji lebih fresh. Dengan skala lebih kecil, pelaksanaan penyediaan MBG pun jadi lebih terkontrol.
”Sekolah bersama komite sekolah saya kira mampu mengelola ini dengan baik,” jelasnya seperti dikutip dari laman resmi UGM, Selasa (7/10/2025).
Dalam pandangannya, sebaiknya daerah-daerah diberikan kewenangan sesuai undang-undang. Sementara, Badan Gizi Nasional (BGN) hanya melakukan monitoring.
Ia menilai, dengan cara dan pemberdayaan Pemda, akan menjamin kemudahan dalam koordinasi, sehingga tingkat keberhasilan program MBG jauh lebih baik.
Agus Sartono pun mencontohkan negara-negara maju yang telah melakukan program serupa dengan MBG. Di mana, penyediaannya dilakukan melalui kantin-kantin sekolah.
”Cara ini lebih baik dibanding dengan cara atau sistem-sistem yang diterapkan di Indonesia saat ini,” jelasnya.
Ketika itu diterapkan, Agus melanjutkan, kebutuhan bahan baku bisa dipenuhi dari UMKM di sekitar sekolah sehingga tercipta sirkulasi ekonomi yang baik.
Murianews, Yogyakarta – Guru Besar Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada Prof Dr R Agus Sartono mengusulkan agar pemenuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola kantin sekolah.
Menurutnya, dengan dikelola kantin sekolah, makanan yang tersaji lebih fresh. Dengan skala lebih kecil, pelaksanaan penyediaan MBG pun jadi lebih terkontrol.
”Sekolah bersama komite sekolah saya kira mampu mengelola ini dengan baik,” jelasnya seperti dikutip dari laman resmi UGM, Selasa (7/10/2025).
Dalam pandangannya, sebaiknya daerah-daerah diberikan kewenangan sesuai undang-undang. Sementara, Badan Gizi Nasional (BGN) hanya melakukan monitoring.
Ia menilai, dengan cara dan pemberdayaan Pemda, akan menjamin kemudahan dalam koordinasi, sehingga tingkat keberhasilan program MBG jauh lebih baik.
Agus Sartono pun mencontohkan negara-negara maju yang telah melakukan program serupa dengan MBG. Di mana, penyediaannya dilakukan melalui kantin-kantin sekolah.
”Cara ini lebih baik dibanding dengan cara atau sistem-sistem yang diterapkan di Indonesia saat ini,” jelasnya.
Ketika itu diterapkan, Agus melanjutkan, kebutuhan bahan baku bisa dipenuhi dari UMKM di sekitar sekolah sehingga tercipta sirkulasi ekonomi yang baik.
Alternatif lain...
Dengan begitu sekolah mendapatkan dana utuh sebesar 15 ribu rupiah per porsi, bukan seperti yang terjadi selama ini. Di mana, per porsinya hanya sekitar 7.000 rupiah.
Adapun alternatif lain, dana bisa diberikan secara tunai kepada siswa, dengan melibatkan orang tua untuk membelanjakan dan menyiapkan bekal kepada putra putrinya.
BGN pun hanya perlu menyusun panduan teknis dan melakukan pengawasan. Begitu pula guru di sekolah, jika ada anak yang tidak membawa bekal bisa memberi peringatan.
”Jika sampai satu bulan tidak membawa bisa memanggil orang tuanya, dan jika masih terus bisa dihentikan. Cara seperti ini saya kira tidak saja menanggulangi praktek pemburu rente, tetapi juga dipercaya akan lebih efektif. Dana dapat ditransfer langsung ke siswa setiap bulan seperti halnya KIP, atau seperti penyaluran BOS,” tuturnya.
Agus juga menyoroti kejadian keracunan MBG yang terjadi. Menurutnya, peristiwa itu terjadi akibat panjangnya rantai penyaluran.
Penyaluran MBG melalui Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) dinilai hanya menguntungkan pengusaha besar yang mampu terlibat dalam program mulia ini.
Menyedihkan...
Baginya, sungguh menyedihkan jika unit cost Rp 15.000 per porsi per anak pada akhirnya tinggal 7.000 rupiah saja. Program Makan Bergizi Gratis pun bisa menjadi ”Makar Bergizi Gratis” bagi pengusaha besar karena mereka mendapat keuntungan yang besar secara ”gratis”.
”Jika margin per porsi diambil 2.000 rupiah dan satu SPPG melayani 3.000 rupiah porsi, maka per bulan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 150 juta atau Rp 1,8 M per tahun. Secara nasional margin 2.000 rupiah dari 15.000 rupiah atau sekitar 13 persen merupakan suatu jumlah yang besar,” urainya.
Ia menilai, implementasi MBG dengan memberikan tunai kepada siswa akan mampu menekan dan menghilangkan kebocoran/keuntungan pemburu rente sebesar Rp 33,3 triliun.
”Saya kira masih belum terlambat, dan ajakan saya mari kita perpendek rantai distribusi MBG agar lebih efektif dan hilangkan cara-cara kotor memburu rente. Jadikan MBG benar-benar sebagai Makan Bergizi Gratis bagi siswa,” pungkasnya.
