Tok! Polisi Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil

Murianews, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan anggota polisi aktif dilarang duduki jabatan sipil sebelum pensiun maupun mengundurkan diri dari dinas kepolisian.

Putusan itu disampaikan setelah MK mengabulkan permohonan perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2023 yang menggugat UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri atau UU olri.

”Amar putusan, mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang yang disiarkan di kanal YouTuber resmi MK, Kamis (13/11/2025).

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dalam pandangannya menegaskan, frasa ”mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi anggota Polri untuk menduduki jabatan sipil.

Menurutnya, rumusan itu merupakan norma yang expressis verbis atau tidak memerlukan tafsir atau pemaknaan lain.

Adapun frasa ”atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” sama sekali tidak memperjelas norma dalam Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002. Frasa itu pun mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan terhadap norma dimaksud.

Terlebih, adanya frasa tersebut telah mengaburkan substansi frasa ”setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” dalam Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002.

Ridwan menyebut, frasa ”atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota polri yang menduduki jabatan di luar kedinasan kepolisian.

Timbulkan Ketidakpastian Hukum... 

Itu juga sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karier ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Ridwan pun menyebut dalil tersebut beralasan menurut hukum.

Melansir dari laman resmi MK, perkara ini sebelumnya diajukan Syamsul Jahidin. Ia menggugat Pasal 28 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) dalam UU Polri.

Ia menilai saat ini banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan sipil di struktur organisasi di luar Kepolisian, seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala BNN, Wakil Kepala BSSN, dan Kepala BNPT.

Para polisi aktif itu menduduki jabatan sipil tanpa melalui pengunduran diri atau pensiun dari kedinasan Polri. Pemohon menilai, itu bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara.

Kemudian, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik.

Pemohon juga menilai, norma pasal tersebut secara substantif menciptakan dwifungsi Polri karena bertindak sebagai keamanan negara dan juga memiliki peran dalam pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat.