Izin Pemanfaatan Sejuta Hektare Hutan Dicabut!

Murianews, Jakarta – Sebanyak 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1.012.016 hektare di Indonesia resmi dicabut.

Pencabutan izin itu dilaporkan Menhut Raja Juli Antoni dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025). Ia mengatakan, pencabutan izin itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam ratas sebelumnya.

”Bagian dari penertiban kawasan hutan, pada hari ini, kami mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan seluas 1.012.016 hektare,” kata Raja Juli, seperti dikutip dari Antara.

Di kesempatan itu, ia menekankan 22 perizinan yang dicabut tersebut tersebar di seluruh Indonesia, bukan terkhusus pada tiga provinsi di Sumatera yang dihantam banjir bandang.

Raja Juli menyelaskan, langkah pencabutan izin itu sendiri sudah dilakukan sejak 3 Februari 2025 lalu. Sebelumnya, pemerintah juga telah menertibkan PBPH sekitar setengah juta hektare kawasan hutan.

Dengan begitu, sepanjang 2025 ini, pemerintah telah menertibkan sekitar 1,5 juta hektare PBPH bermasalah.

Selain pencabutan izin, pemerintah juga menindak lanjuti aspek penegakan hukum. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengidentifikasi sejumlah kasus di tiga provinsi (Aceh, Sumut, dan Sumbar), terutama terkait dengan kayu hanyut saat banjir bandang di Sumatera.

Ia menegaskan akan memproses hukum para perusahaan yang terlibat dalam pembalakan hutan di wilayah tersebut.

Tindak Kerusakan hutan... 

”Jadi, insyaallah concern publik tentang asal kayu dan juga tindakan kerusakan hutan dan lingkungan, akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin,” imbuhnya

Sebelumnya, Satgas PKH memastikan akan menindak secara pidana subjek hukum yang menyebabkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ketua Tim Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan, pihaknya sudah mengindentifikasi adanya perbuatan pidana dalam kasus tersebut.

”Selanjutnya akan memastikan siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas bencana yang terjadi,” katanya di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.

Febrie mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas, lokasi, dan perbuatan pidana yang terjadi. ”Tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana,” katanya.