Diduga Sarat Korupsi, Proyek Militer di Malaysia Diselidiki

Murianews, Jakarta – Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) atau KPK-nya Malaysia mulai melakukan penyelidikan dugaan korupsi proyek militer di negaranya.

Ada 26 perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus rasuah itu menjadi target penyelidikan. Perusahaan-perusahaan itu tersebar di beberapa lokasi, meliputi Lembang Klang, Perak, dan Penang.

Menurut laporan media Malaysia, Bernama, para pemilik perusahaan tersebut kini sedang diselidiki. Tak menutup kemungkinan, KPK Malaysia juga guna memudahkan proses penyelidikan.

Dalam laporannya, korupsi proyek militer itu, bermula dari laporan dari Badrul Hisham Shaharin, anggota Partai BERSATU yang merupakan partai oposisi di Malaysia pada 22 Desember 2025 lalu.

Chegubard, sapaan akrabnya mengeklaim pemeriksaan forensik terhadap dokumen yang diterima secara anonim, menunjukkan adanya dugaan setoran bulanan.

Setoran bulanan itu bahkan mencapai puluhan ribu ringgit dan masuk ke rekening yang terkait dengan perwira militer senior serta anggota keluarganya.

KPK Malaysia kemudian mendatangi Kementerian Pertahanan Malaysia pada 23 Desember 2025 untuk memeriksa proyek-proyek yang dilaksanakan dengan metode pengadaan tender terbuka, serta pengadaan di bawah Pusat Tanggungjawab (PTJ) Tentara Angkatan Darat Malaysia.

Sehari kemudian KPK Malaysia kemudian memanggil tiga orang untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut.

Panglima Militer Terlibat... 

Ketua KPK Malaysia Tan Sri Azam Baki mengatakan kasus dugaan korupsi proyek malaysia itu diselidiki berdasarkan Pasal 17 dan 23 Undang-Undang Komisi Anti-Korupsi Malaysia tahun 2009.

Sementara, menurut sejumlah media arus utama Malaysia menyebutkan dugaan korupsi proyek militer tersebut menyeret Panglima Tentara Darat Malaysia (KSAD Malaysia) Jenderal Tan Sri Muhammad Hafizuddeain Jantan.

Sebagaimana dilansir Antara, Selasa (6/1/2026) Menhan Malaysia Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin telah membebastugaskan Jenderal Tan Sri Muhammad Hafizuddeain Jantan untuk penyelidikan tersebut.

Berdasarkan hasil investigasi sementara, pada periode 2023 hingga 2025, terdapat 158 proyek pengadaan yang dilakukan Angkatan Darat Malaysia dengan nilai lebih dari RM 500 ribu dan 4.521 proyek nilainya di bawah RM 500 ribu.

Dalam pemerikasan awal, ada beberapa perusahaan yang sering mendapatkan proyek bernilai tinggi. Kondisi itu kemudian memicu kecurgiaan adanya dugaan korupsi di dalamnya.

Tak Pandang Bulu... 

Sementara itu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam beberapa kesempatan menegaskan pemerintahannya tidak akan pandang bulu dalam pemberantasan praktik rasuah.

Anwar secara gamblang menyebut korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan, pejabat kepolisian maupun pejabat militer, akan ditindak tanpa pandang bulu.​​​​​​​

Anwar bahkan menekankan rasuah yang melibatkan orang-orang di lingkungan Kantor Perdana Menteri juga tidak luput dari penindakan.