Pengisian Jabatan Perangkat Desa di Blora Terhalang Anggaran

Murianews, Blora – Proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah terhambat terbatasnya anggaran. Saat ini, ada 369 formasi perangkat desa yang masih kosong.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora Wahyu Triatmoko mengatakan, saat ini pihaknya masih mencarikan solusi guna melakukan pengisian kekosongan jabatan tersebut.

Ia menambahkan, saat ini Pemerintah Daerah masih mempertimbangkan berbagai aspek. Selain kesiapan anggaran, pihaknya juga masih mempertimbangkan kebijakan penghasilan tetap perangkat desa.

”Sehingga untuk saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut terkait proses pengisian dan penjaringan perangkat desa,” katanya, dikutip dari Antara, Kamis (22/1/2026).

Pihaknya masih belum bisa memastikan waktu pelaksanaan pengisian jabatan. Meski jumlah kekosongan cukup besar, pengisian belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Salah satu penyebabnya yakni, kondisi keuangan daerah yang saat ini belum memungkinkan untuk menambah jumlah perangkat desa. Sebab, itu akan berdampak langsung pada meningkatnya beban pengeluaran penghasilan tetap.

Selain itu, kemampuan fiskal daerah juga tercatat mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.

Kondisi tersebut, semakin diperberat dengan menurunnya alokasi dana desa Kabupaten Blora pada tahun 2026. Di mana jumlahnya sekitar Rp 105 miliar, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp 130 miliar.

Diupayakan... 

”Dengan berkurangnya alokasi dana desa, pemerintah desa dituntut untuk lebih selektif dan efisien dalam mengelola anggaran yang tersedia agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Wahyu menambahkan kekosongan jabatan perangkat desa yang mencapai ratusan itu sebagian besar karena aparatur desa yang memasuki masa pensiun serta meninggal dunia.

”Rinciannya terdiri atas 10 jabatan kepala desa, 17 sekretaris desa, 125 kepala seksi, 103 kepala urusan, dan 124 kepala dusun. Jika tidak termasuk kepala desa, jumlah kekosongan perangkat desa mencapai 369 posisi,” ujarnya.

Meskipun demikian, ia meminta pelayanan pemerintahan desa tetap diupayakan optimal, di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.