Izin Tambang Freeport Diperpanjang hingga 2061, Ini Target Pemerintah

Murianews, Jakarta – Pemerintah mengumumkan perpanjangan izin tambang Freeport-McMoRan (FCX) di Grasberg, Papua Tengah diperpanjang.

Tak tanggung-tanggung, perpanjangan izin tersebut berlaku selama 2041-2062. Perpanjangan izin tambang tersebut ditandani dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan tambang Amerika Serikat itu.

Nilai investasi dalam perpanjangan itu disebut mencapai USD 20 miliar untuk periode 20 tahun ke depan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan perpanjangan izin Frerport menjadi upaya eksplorasi cadangan baru. Ini juga sekaligus sebagai strategi peningkatan pendapatan negara dan menjaga keberlanjutan produksi.

Perpanjangan ini juga seiring dengan perkiraan puncak produksi Freeport yang akan terjadi pada 2035. Ia menyebut, sebelum terjadi musibah, Freeport mampu menghasilkan 3,2 juta ton biji konsentrat tembaga.

”yang menghasilkan kurang lebih sekitar 900 ribu lebih tembaga dan kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ton emas. Oleh karena tahun 2035 adalah puncaknya (produksi), maka kita berpandangan bahwa penting untuk kita mencari solusi dalam rangka eksistensi dan keberlanjutan usaha di Timika, di Papua,” kata Bahlil, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (21/2/2026)..

Bahlil menambahkan, pemerintah Indonesia, MIND ID, dan Freeport juga telah melakukan komunikasi intens terkait skema perpanjangan izin tersebut.

Targetkan... 

Di kesempatan itu, Bahlil menegaskan, komposisi kepemilikan saham Indonesia masih 51 persen. Bahkan, pemerintah juga mendapat tambahan divestasi 12 persen saham tanpa biaya akuisisi dari perpanjangan izin tersebut.

Dengan skema itu, diharapkan pada tahun 2041, kepemilikan Indonesia akan menjadi 63 persen. Sebagian dari tambahan 12 persen saham itu juga akan dibagikan kepada pemerintah daerah Papua sebagai daerah penghasil.

Selain itu, Bahlil berharap perpanjangan izin tersebut dapat menjaga keberlanjutan usaha dan membuka peluang kerja di Papua, serta mendorong peningkatan pendapatan daerah dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

”Di dalam perpanjangan 2041 nantinya diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini, termasuk di dalamnya royalti dan pajak-pajak lain khususnya emas,” ujar Bahlil.