Wacana Penghapusan PPDB Zonasi, Kemendikbud Bentuk Satgas

Murianews, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah kini tengah memikirkan usulan untuk menghapus sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Kemendikbud Ristek kini juga telah membentuk satgas untuk mengkaji penghapusan PPDB zonasi ini.

Hal ini ditegaskan Plt Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ristek Anang Ristanto dikutip dari Kompas.com, Kamis (10/8/2023).

”Kemendikbud telah membentuk Satgas yang bertugas khusus untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB di daerah. Itu demi meningkatkan pelaksanaan PPDB di masa yang akan datang,” katanya.

Ia menegaskan jika Kemendikbud selalu terbuka terhadap masukan dari masyarakat, termasuk dalam hal PPDB zonasi. Dia menegaskan, semua masukan dan saran akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan, sehingga ada perbaikan pelaksanaan PPDB.

”Kemendikbud selalu terbuka untuk menerima semua masukan dan saran sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan PPDB di daerah masing-masing," jelas Anang.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi mengaku tengah mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB. Sebelumnya sistem PPDB zonasi ini diterapkan dengan tujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan.

Namun pada praktiknya, banyak protes maupun keberatan dari banyak pihak selama berjalannya proses PPDB zonasi ini.

”Dipertimbangkan (untuk dicabut), akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya," kata Jokowi singkat di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023) dikutip dari Tempo.co.

Rencana pemerintah yang akan menghapus PPDB zonasi juga diembuskan dari kalangan parlemen. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan jika pemerintah saat ini tengah menimbang untuk menghapus PPDB zonasi pada tahun depan.

Langkah ini diambil karena menyoroti kegelisahan masyarakat selama ini. Dilansir dari CNN Indonesia, Muzani menilai jika PPDB zonasi ini telah melenceng dari tujuan awal.

Tujuan awal diterapkannya PPDB zonasi yakni untuk pemerataan kualitas pendidikan baik di daerah kota maupun pinggiran. Namun pada praktiknya menurut dia, tujuan tersebut tidak tercapai.

”Yang terjadi justru sekolah unggul makin unggul, yang tidak unggul ya tidak unggul," kata Muzani dalam keterangannya.