Jumat, 23 Februari 2024

Ini Sederet Tawaran Pemerintah ke Warga Rempang Agar Mau Digeser

Ali Muntoha
Selasa, 26 September 2023 06:05:00
Pengamanan Polri dalam unjukrasa warga Rempang yang berujung bentrok di BP Batam. (Istimewa/Polresta Balerang)

Murianews, Jakarta – Pemerintah memastikan rencana relokasi warga Pulau Rempang ke Pulau Galang tak jadi dilakukan. Pemerintah menyebut hanya akan menggeser perkampungan warga.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam keterangan persnya mengatakan, kebijakan ini diambil setelah dilakukan pertemuan dengan warga Rempang beberapa hari lalu.

Dari hasil pertemuan itu menurut dia, diperoleh solusi untuk melakukan pergeseran rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.

”Tadinya kita mau relokasi dari Rempang ke Galang, tapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang,” katanya dikutip Murianews.com dari Setkab pada Selasa (26/9/2023).

Lokasi yang disiapkan untuk menggeser atau memindah warga Rempang yakni di Tanjung Banun, yang lokasinya tak jauh dari Rempang.

Bahlil menjelaskan, total warga Rempang yang akan digeser ke Tanjung Banun ada sekitar 900 kepala keluarga (KK). Dari jumlah itu, 300 KK menurutnya sudah menyatakan setuju.

Pemerintah pun memberikan sejumlah janji kepada warga Rempang yang mau dipindah. Dikatakan, warga Rempang yang dipindahkan tersebut, akan diberikan penghargaan berupa tanah dengan sertifikat hak milik seluas 500 meter persegi serta dibangunkan rumah tipe 45.

”Apabila ada rumah yang lebih dari tipe 45 dengan harga Rp 120 juta, apabila ada yang lebih, nanti dinilai oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) nilainya berapa, itu yang akan diberikan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Bahlil, pada masa transisi untuk pergeseran tersebut warga Rempang juga akan mendapatkan uang tunggu sebesar Rp 1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah sebesar Rp 1,2 juta per KK.

”Jadi kalau satu KK itu ada empat orang, maka dia mendapatkan uang tunggu Rp 4,8 juta dan uang kontrak rumah Rp 1,2 juta, jadi total kurang lebih sekitar Rp 6 juta. Itu cara perhitungannya,” terangnya.

Selain itu, tanaman dan keramba milik warga Rempang yang akan digeser juga akan dihitung dan diganti berdasarkan aturan yang berlaku oleh BP Batam.

Bahlil menekankan, dari 17 ribu hektare lahan di Pulau Rempang hanya sekitar 8 ribu hektare lahan saja yang bisa dikelola. Sementara pembangunan industri di Pulau Rempang tersebut hanya akan menggunakan lahan seluas 2.300 hektare.

”Dari 17 ribu hektare areal Pulau Rempang, yang bisa dikelola hanya 7 ribu (hektare) lebih hingga 8 ribu (hektare) selebihnya hutan lindung. Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel,” tandasnya.

Komentar