Banyak dari petugas maupun massa mengalami luka ringan akibat bentrok yang dimulai menjelang petang tersebut. Enam personel kepolisian dan Satpol PP Kudus bahkan mengalami luka kepala usai terkena lemparan batu massa.
Pemkab Bone pun akhirnya menunda kenaikan PBB tersebut. Keputusan ini diambil usai berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
”Penyesuaian (tarif PBB-P2) 65% ini ditunda dulu. Sesuai arahan pemerintah pusat terkait PBB-P2 di wilayah Kabupaten Bone, maka dari itu kita tunda dan akan kita kaji ulang kembali,” ungkap Pj Sekda Bone Andi Saharuddin sebagaimana dilansir dari detikcom, Rabu (20/8/2025).
”Adapun yang sudah melakukan pembayaran akan kita sesuaikan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” tegas Andi Saharuddin.
Pemkab Bone, sambung dia, kemudian berharap masyarakat untuk tidak terpancing dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
”Kami harap tidak ada yang terpancing provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita pemerintah daerah wajib patuh dan tunduk terhadap instruksi pemerintah pusat,” jelasnya.
Murianews, Bone – Demo tolak kenaikan PBB juga terjadi di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Sama seperti demo Pati, demo tolak kenaikan PBB di Bone juga berakhir ricuh.
Banyak dari petugas maupun massa mengalami luka ringan akibat bentrok yang dimulai menjelang petang tersebut. Enam personel kepolisian dan Satpol PP Kudus bahkan mengalami luka kepala usai terkena lemparan batu massa.
Pemkab Bone pun akhirnya menunda kenaikan PBB tersebut. Keputusan ini diambil usai berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
”Penyesuaian (tarif PBB-P2) 65% ini ditunda dulu. Sesuai arahan pemerintah pusat terkait PBB-P2 di wilayah Kabupaten Bone, maka dari itu kita tunda dan akan kita kaji ulang kembali,” ungkap Pj Sekda Bone Andi Saharuddin sebagaimana dilansir dari detikcom, Rabu (20/8/2025).
Dia juga memastikan tarif PBB akan mengacu pada tarif sebelumnya. Sementara bagi wajib pajak yang telanjur membayar tarif PBB dengan kenaikan 65%, pihaknya akan dilakukan penyesuaian.
”Adapun yang sudah melakukan pembayaran akan kita sesuaikan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” tegas Andi Saharuddin.
Pemkab Bone, sambung dia, kemudian berharap masyarakat untuk tidak terpancing dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
”Kami harap tidak ada yang terpancing provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita pemerintah daerah wajib patuh dan tunduk terhadap instruksi pemerintah pusat,” jelasnya.
Awal aksi...
Dilansir dari detikcom, Aksi demo Bone ini dipicu oleh isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang kabarnya mencapai 300 persen. Meskipun Pemkab Bone mengklarifikasi bahwa kenaikannya hanya 65 persen, hal ini tidak meredam amarah massa.
Awalnya, demonstrasi yang dikawal 1.000 personel TNI dan Polri ini berlangsung damai. Namun, situasi mulai memanas saat massa mencoba menerobos kawat berduri dan melempari aparat dengan botol air mineral. ”Kami beri waktu 5 menit, atau kami yang masuk,” teriak orator.
Ketika permintaan mereka tidak digubris, massa menjebol pagar dan merangsek masuk ke halaman kantor bupati. Tembakan peringatan dari polisi juga tidak mampu membendung aksi tersebut.
Dialog antara perwakilan massa dan pejabat Pemkab Bone juga menemui jalan buntu. Kericuhan kembali pecah. Massa melempar batu, dan polisi merespons dengan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.
Polisi membubarkan massa aksi unjuk rasa dari kantor Bupati Bone sekitar pukul 20.30 Wita. Para demonstran kemudian menyebar ke beberapa titik, yakni Jalan Ahmad Yani, Jalan MT Haryono, Jalan Wahidin Sudirohusodo, dan Jalan HOS Cokroaminoto.
Massa masih sempat menembakkan petasan di depan SD 24 Macang Bone, Jalan Ahmad Yani. Aparat kepolisian pun kembali menyisir sejumlah ruas jalan membubarkan sisa pendemo yang masih bertahan.
