Sri Sultan: Jalan Tol Tidak Sekedar Akses, Harus Berdampak Ekonomi

Murianews, Sleman — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan pentingnya pembangunan akses keluar dan masuk kendaraan di ruas tol yang melintasi wilayah Yogyakarta. Jalan tol tidak seharusnya hanya menjadi jalur lintasan, tetapi harus memberi manfaat ekonomi.

“Biarpun mungkin dengan keluar hanya sekadar dia makan. Tapi kalau itu tidak ada, berarti kita hanya menyaksikan lalu lintas kendaraan. Tapi tidak ada yang berhenti untuk apa. Tidak membantu pertumbuhan ekonomi,” ujar Sultan, Senin (21/7/2025) seperti dilansir Kumparan.com.

Pernyataan tersebut disampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono X saat merestui pemanfaatan lahan milik Keraton Yogyakarta seluas 320.000 meter persegi untuk proyek pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Bawen dan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo.

Persetujuan Sri Sultan ini dituangkan dalam dokumen resmi Serat Kekancingan yang diserahkan pada Selasa (15/7/2025) di Kraton Kilen, Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Proyek jalan tol ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum, Keraton Yogyakarta, dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Sri Sultan Hamengkubuwono X menekankan, pembangunan jalan tol harus memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut, tanpa adanya akses keluar-masuk kendaraan, potensi ekonomi lokal tidak akan tergarap.

“Harapan saya itu tol ya itu bisa memberikan pertumbuhan ekonomi pada daerah,” tegasnya.

Banyak Akses...

Pemerintah Daerah DIY, lanjut Sri Sultan Hamenkubuwono X, akan terus mendorong pemerintah pusat agar membangun jalur akses keluar di berbagai titik. Sehingga kabupaten dan kota di DIY yang dilewati bisa menikmati manfaat ekonomi dari keberadaan jalan tol.

“Itu yang kita desak-desakkan ke pemerintah pusat, untuk membangun jalan-jalan yang bisa exit maupun masuk. Biar kabupaten, kota, itu bisa menikmati pertumbuhan ekonomi,” kata Sultan.

Terkait bentuk kerja sama penggunaan lahan milik kraton, Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan, lahan itu tidak dijual kepada investor. Ada perjanjian kerjasama yang akan disepakati mengenai hal itu.

“Belum diputus (sistem sewa). Yang penting yang sudah dibayar lunas oleh investor. Hakikatnya itu tidak dijual, tapi bisa digunakan. Perkara dibayar atau tidak, urusan nanti,” ujarnya.