Jokowi Minta Aplikasi Terpadu untuk Platform Digital Pemerintah
Cholis Anwar
Selasa, 9 Januari 2024 05:45:00
Murianews, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi keras terkait transformasi digital di lingkungan pemerintah.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna Peningkatan Kinerja ASN melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024), Jokowi meminta ribuan platform digital yang sering digunakan oleh kementerian dan lembaga untuk disederhanakan dan disatukan dalam satu aplikasi terpadu.
Presiden menegaskan, tidak akan ada platform baru yang dibentuk, yang dapat berujung pada pemborosan belanja infrastruktur digital.
”Pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah, dan keamanan digital harus terus ditingkatkan,” ungkap Jokowi mengutip Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (9/1/2024).
Dalam pidatonya, Kepala Negara menjelaskan Kabinet Indonesia Maju memiliki waktu 9 bulan untuk mereformasi birokrasi sebelum masa jabatannya berakhir tahun ini.
Transformasi digital dianggap sebagai keharusan untuk mempercepat dan mempermudah layanan pemerintah.
”Ribuan platform yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga harus disederhanakan. Tidak ada lagi platform baru yang hanya berorientasi pada proyek dan hanya menyulitkan proses pengelolaan agar lebih sederhana,” tegas Jokowi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) diminta oleh Presiden untuk segera mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Digital.
Jokowi juga menginstruksikan agar semua platform yang tersebar dimasukkan ke dalam satu aplikasi inti.
”Konsolidasikan semua portal ke dalam satu portal nasional, dan perkuat keamanan digital kita,” tambahnya.
Presiden juga melibatkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, meminta dukungan untuk percepatan transformasi melalui Perum Peruri yang menjadi praktik nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi juga diminta untuk mempercepat pengembangan Digital ID.
”Paling lambat bulan 6 harus sudah selesai. Dan juga Menkominfo segera transformasi kebijakan government cloud untuk mempercepat peningkatan pelayanan digital kita. Semuanya nanti akan dikoordinir oleh Menko Marinves,” jelas Jokowi.
