KPK Endus Ada Oknum Kurangi Harga MBG Menjadi Rp 8.000 Per Porsi

Murianews, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan temuan indikasi pengurangan harga makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Setyo mengatakan jika pihaknya menerima informasi terdapat selisih harga makanan yang seharusnya diterima masyarakat.

Harga yang ditetapkan dalam program MBG adalah Rp 10.000 per porsi, namun dalam praktiknya, beberapa pihak di daerah hanya menerima makanan senilai Rp 8.000.

Setyo menekankan bahwa informasi yang diterima KPK masih perlu diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut. Namun, ia tetap menyampaikan temuan tersebut agar bisa segera disikapi secara preventif oleh BGN.

”Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi. Informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena sifatnya pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” ujar Setyo dikutip dari Detik.com, Sabtu (8/3/2025).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan jika pihaknya menerima informasi tersebut dengan baik. Ia juga berkomitmen untuk melakukan pengecekan serta perbaikan dalam pelaksanaan program MBG.

”Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan,” tambah Setyo.

Risiko penyimpangan...

Setyo menyoroti risiko penyimpangan dana MBG di tingkat daerah, terutama karena anggaran program ini terpusat di pemerintah pusat.

”Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” tegasnya.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan lebih lanjut, KPK mendorong transparansi tata kelola keuangan dalam program MBG.

”Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” ujar Setyo.