Bulog Pati Larang Bantuan Beras di Jepara untuk Kampanye Pemilu

Murianews, Jepara – Bulog Pati (Badan Urusan Logistik Cabang Pati) akan menggelontorkan 1.268.850 kilogram atau setara dengan 1.268,85 ton beras untuk warga Jepara, Jawa Tengah. Pihak Bulog melarang keras beras itu dimanfatkan untuk kepentingan politik atau kampanye Pemilu 2024.

Hardiansyah, Kepala Bulog Cabang Pati menyebutkan, bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) itu akan diberikan kepada 126.885 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh wilayah Jepara.

Rencananya, bantuan ini akan dialokasikan selama enam bulan hingga Juni 2024. Bantuan ini diberikan dalam dua tahap. Tahap 1 pada Januari-Maret, sedangkan tahap 2 pada April-Juni. Tiap alokasi atau bulan, penerima dijatah 10 kilogram beras.

“Masing-masing KPM akan terima 10 kilogram beras per bulan. Yang direncanakan selama enam bulan ke depan. Januari sampai Juni,” kata Hardiansyah saat dihubungi Murianews.com, Jumat (26/1/2024).

Hardiansyah memastikan stok untuk eks Karisidenan Pati aman hingga pendistribusian tahap pertama selesai. Ada sekitar 13.800 ton beras dan akan ada tambahan lagi sekitar tujuh ribu ton. Sedangkan untuk tahap ke dua akan ada dropping lagi.

Pemberian bantuan beras jelang hari pencoblosan Pemilu 2024 dinilai bertendensi atau bermuatan politik. Namun, Hardiansyah memastikan Bulog tidak berkepentingan apapun dengan proses Pemilu yang sedang berjalan.

Pihaknya menyatakan bahwa program bantuan beras ini merupakan lanjutan dari pemerintah yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2023 lalu. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan basis data penerima.

Tahun lalu penerima bantuan beras didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan tahun ini berbasis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrim (P3KE).

“Bulog itu statusnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Jadi kita netral. Tidak ada dukungan ke paslon (pasangan calon, red) manapun,” tegas Hardiansyah.

Distribusi bantuan beras ini diserahkan kepada PT Pos Indonesia di setiap desa atau kelurahan. Distribusi bantuan di desa atau kelurahan juga dikhawatirkan akan digunakan untuk kepentingan kampanye.

Terkait kekhawatiran itu, Hardiansyah meminta kepada siapapun, termasuk aparat desa dan kelurahan tidak memanfaatkan bantuan ini untuk kampanye. Sebab, bantuan ini digelontorkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Bantuan ini murni untuk membantu masyarakat, meringankan bebannya. Harapannya bisa mengisi stok-stok di masyarakat. Sehingga harga (beras, red) bisa stabil ataupun turun untuk mengendalikan inflasi,” tandas Hardiansyah.

Editor: Budi Santoso