Kritikan itu disampaikan dalam Rapat Parupurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan enam raperda lainnya.
Dalam agenda itu sejumlah fraksi memberikan catatan penting terkait arah dan strategi pembangunan dalam lima tahun ke depan.
Juru bicara Fraksi PPP, Hanura, dan Demokrat, Adrian Fernando. Ia menyoroti masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama di kawasan pedesaan.
Pandangan senada disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Khalid Mawardi menekankan pentingnya target yang terukur dalam pelaksanaan enam misi prioritas RPJMD.
Ia juga mendorong percepatan pembangunan yang merata dan memperhatikan aspek lingkungan.
Murianews, Kudus – Kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mendapat sorotan anggota DPRD Kudus, Rabu (11/6/2025).
Kritikan itu disampaikan dalam Rapat Parupurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan enam raperda lainnya.
Dalam agenda itu sejumlah fraksi memberikan catatan penting terkait arah dan strategi pembangunan dalam lima tahun ke depan.
Juru bicara Fraksi PPP, Hanura, dan Demokrat, Adrian Fernando. Ia menyoroti masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama di kawasan pedesaan.
”Pertumbuhan ekonomi masih terpusat pada titik tertentu, sementara wilayah lain tertinggal,” ujarnya.
Pandangan senada disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Khalid Mawardi menekankan pentingnya target yang terukur dalam pelaksanaan enam misi prioritas RPJMD.
Ia juga mendorong percepatan pembangunan yang merata dan memperhatikan aspek lingkungan.
”Target kinerja perangkat daerah harus lebih keras dan radikal agar hasil pembangunan cepat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara Itu...
Sementara itu, Fraksi PKS melalui juru bicara Ruston Harahap memberi apresiasi atas sinkronisasi RPJMD dengan perencanaan nasional dan provinsi.
Meski begitu, ia menuntut kejelasan terkait cakupan prioritas pembangunan dan teknis pemberian tunjangan Rp1 juta per bulan untuk guru non-PNS, termasuk di sekolah swasta dan jenjang SMA/SMK yang kini jadi kewenangan provinsi.
Fraksi PKB lewat Ahmad Khoiril Badawi menilai perencanaan pembangunan harus menyentuh akar masalah, bukan hanya gejalanya.
Ia mendorong penguatan UMKM, pembangunan berkelanjutan, dan penguatan karakter masyarakat berbasis budaya lokal.
”Jangan sampai kita terjebak pada masalah yang berulang tanpa solusi konkret,” katanya.
Adapun Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Eny Kusrini menyoroti pentingnya tolok ukur pembangunan yang jelas serta partisipasi publik.
Ia juga mendorong respons cepat pemerintah terhadap persoalan kemiskinan, sampah, dan keamanan lingkungan yang sering berdampak sosial dan hukum.
Editor: Zulkifli Fahmi
