Murianews, Grobogan – Fraksi PDIP DPRD Grobogan mempertanyakan deviden yang didapat Pemkab Grobogan atas penyertaan modal sebesar Rp 10 miliar di Bank Jateng.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PDIP DPRD Grobogan Rizky Bintang Fauzi dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi atas Raperda Penyertaan Modal di DPRD Grobogan, Rabu (12/7/2023).
Fraksi PDIP dalam kesempatan itu juga mempertanyakan penyertaan modal dari Pemprov Jateng dan kabupaten lain di Bank Jateng. Selain itu juga kredit macet yang ditanggung bank sekaligus penyelesaiannya.
”Fraksi PDIP mohon penjelasan sharing penyertaan modal dari Pemrov Jawa Tengah dan kabupaten atau kota lainnya berapa saja di tahun 2024 dan deviden yang diberikan nantinya,” ujar Rizky.
Selain itu, Fraksi PDIP juga mempertanyakan deviden empat BUMD lainnya yang menerima penyertaan modal dari Pemkab Grobogan. Keempatnya yakni PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1 miliar.
Kemudian penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Purwa Tirta Dharma Grobogan sebesar Rp 3,9 miliar, Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Purwa Artha sebesar Rp1,5 miliar, dan Purwa Aksara sebesar Rp 1 miliar.
Sementara itu, Fraksi Partai Hanura DPRD Grobogan mengusulkan untuk Bank Jateng cukup diberikan penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar saja. Pertimbangannya, kondisi CASA (Current Account Saving Account) sangat baik.
”Predikat CASA sangat baik, jumlah uang yang tersedia sangat banyak. Sedangkan untuk PT Jamkrida Jawa Tengah pada tahun 2024 cukup diberikan penyertaan modal sebesar Rp 500 juta saja. Pertimbangannya tingkat kesehatan keuangannya sangat sehat, sehingga dapat mengelola keuangannya sendiri,” ucap M. Qanniexna, juru bicara Fraksi Hanura.
Editor: Ali Muntoha
