Rabu, 21 Februari 2024

Bawaslu Grobogan: Posko dan Rumah Caleg Wajib Bersih dari APK

Saiful Anwar
Senin, 12 Februari 2024 20:09:00
Sejumlah APK hasil razia Bawaslu Grobogan Senin (12/2/2024). (Murianews/Saiful Anwar)

Murianews, Grobogan – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Grobogan, Jawa Tengah memerintahkan semua posko pemenangan para peserta pemilu harus bersih dari Alat Peraga Kampanye (APK). Tak hanya posko, rumah caleg juga harus bersih dari APK.

Pernyataan itu diungkapkan Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti pada hari tenang kedua jelang Pemilu 2024, Senin (12/2/2024). 

”Di rumah-rumah caleg, posko pemenagan, rumah-rumah caleg mestinya dibersihkan. Kami sudah berkoordinasi kepada parpol dan para caleg, agar pembersihan mandiri. Kalau kemudian nanti dari parpol tidak mencopot, Bawaslu yang akan mencopot,” katanya. 

Selama masa tenang ini, pihaknya juga telah mencopot sebanyak 23 ribu APK. Sesuai rencana, pencopotan APK masih akan dilakukan hingga Selasa (13/2/2024) besok. 

”Di hari tenang, kami bersama stakeholder terkait, kemudian pengawas tingkat kecamatan, desa, hingga pengawas TPS, sudah menertibkan 23 ribu APK. Hari ini kami masih melakukan penyisiran, jika masih ditemukan, akan langsung dicopot,” lanjutnya. 

Fitri mengatakan, tidak hanya dicopot oleh petugas, beberapa peserta Pemilu juga telah melakukan pencopotan secara mandiri. 

”Ada beberapa parpol yang melakukan pencopotan mandiri. Terutama bendera-bendera, itu mereka mencopot secara mandiri,” katanya. 

Seperti diketahui, Bawaslu Grobogan mulai melakukan pencopotan APK per Minggu (11/2/2024) kemarin. Di wilayah perkotaan, terdapat APK yang mesti dicopot menggunakan crane. 

Fitria juga sebelumnya menjelaskan, selama masa kampanye sejak November 2023 lalu hingga kampanye terakhir pada Sabtu (10/2/2024) lalu pihaknya mencatat ada ratusan kegiatan kampanye. 

Rinciannya, 220 kegiatan kampanye pertemuan terbatas, dua kegiatan tatap muka, 30 kegiatan lainnya, dan dua kegiatan rapat umum. 

Dalam masa itu, pihaknya juga meregister satu pelanggaran pidana pemilu, dan dua pelanggaran administratif. Pelanggaran pidana yang dimaksud yakni terkait kampanye di instansi pendidikan. 

Selain itu, pihaknya sudah dua kali melakukan penertiban APK melanggar. Total APK yang ditertibkan yakni sebanyak 4.300 APK. 

Editor: Supriyadi

Komentar