Sejumlah kepala desa yang menjadi panitia, camat, Kabag Tata Pemerintahan Setda Pati Imam Kartiko hingga Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati (Dispermades Pati) Tri Haryama berdatangan di Ruang Komisi A DPRD Kabupaten Pati.
Mereka dijejali berbagai pertanyaan dari anggota DPRD Pati tentang carut marutnya pengisian Perades. Proses pengisian Perades ini dinilai kilat dan ada indikasi manipulasi hasil tes lembar jawaban komputer (LJK).
”Kami klarifikasi ada beberapa laporan dari teman-teman peserta pengisian perangkat desa. Kita klarifikasi ke panitia, ke beberapa kades dan 4 camat,” ujar Ketua Komisi A Narso usai memimpin rapat.
Sebelumnya, Narso mengaku mendapatkan laporan adanya kejanggalan tentang pengisian Perades di Bumi Mina Tani. Hal ini membuat hasil pengisian perangkat desa dipertanyakan sejumlah pihak.
”Mereka melaporkan kejanggalan-janggalan pengisian perangkat desa. Salah satu kejanggalan tidak ada stempel atau kop surat lembaga dari UI itu. Sehingga diragukan keabsahannya. Fontnya juga berbeda-beda,” ungkap politisi asal PKS ini.
Murianews, Pati – Pengisian Perangkat Desa (Perades) di Kabupaten Pati dipersoalkan sejumlah pihak. Hal ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (DPRD Pati) memanggil panitia, camat hingga dinas terkait, Kamis (14/11/2024).
Sejumlah kepala desa yang menjadi panitia, camat, Kabag Tata Pemerintahan Setda Pati Imam Kartiko hingga Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati (Dispermades Pati) Tri Haryama berdatangan di Ruang Komisi A DPRD Kabupaten Pati.
Mereka dijejali berbagai pertanyaan dari anggota DPRD Pati tentang carut marutnya pengisian Perades. Proses pengisian Perades ini dinilai kilat dan ada indikasi manipulasi hasil tes lembar jawaban komputer (LJK).
”Kami klarifikasi ada beberapa laporan dari teman-teman peserta pengisian perangkat desa. Kita klarifikasi ke panitia, ke beberapa kades dan 4 camat,” ujar Ketua Komisi A Narso usai memimpin rapat.
Sebelumnya, Narso mengaku mendapatkan laporan adanya kejanggalan tentang pengisian Perades di Bumi Mina Tani. Hal ini membuat hasil pengisian perangkat desa dipertanyakan sejumlah pihak.
”Mereka melaporkan kejanggalan-janggalan pengisian perangkat desa. Salah satu kejanggalan tidak ada stempel atau kop surat lembaga dari UI itu. Sehingga diragukan keabsahannya. Fontnya juga berbeda-beda,” ungkap politisi asal PKS ini.
Pihaknya mendesak.....
Pihaknya pun mendesak panitia menghadirkan pihak ketiga tersebut untuk menjelaskan duduk perkara. Narso mengaku sudah dua kali mengundang pihak UI, namun hingga saat ini belum mendapatkan jawaban.
”Lembaga meragukan atau tidak itu akan terjawab kalau kita ketemu. SKSG UI itu kan kalau sudah ketemu akan terjawab. Sudah dipanggil dua kali ini tidak datang dan tidak ada jawaban,” kata Narso.
Sementara Koordinator Cipayung Plus, Arifin yang juga mengikuti rapat tersebut mengaku mendapatkan temuan maupun laporan dari masyarakat tentang dugaan manipulasi hasil tes pengisian Perades.
”Temuan banyak mereka berangkat ke Semarang tapi nilainya 0. Kemudian sekelas lembaga UI tapi kredibilitas diragukan, banyak typo, format penulisan tidak sesuai standar apalagi ini pengesahan dan bertanggung jabatan seseorang,” kata dia.
Pihaknya pun meragukan hasil tes LJK pengisian Perades tersebut. Cipayung Plus juga sudah ke sana tapi UI untuk melakukan verifikasi.
”Tapi mereka menolak bahwa itu dari pihaknya. (Untuk temuan) di 25 desa di 11 kecamatan. Di antaranya di Wedarijaksa dan Pati Kota,” pungkas dia.
Editor: Budi Santoso
