Soal Program PKG, Pengamat Kesehatan Kudus Minta Kesiapan Faskes

Murianews, Kudus – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang direncanakan pemerintah pada Februari 2025 mendapat apresiasi dari pengamat kesehatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dr Ahmad Syaifuddin.

Namun, ia juga menyoroti kesanggupan puskesmas dalam melayani masyarakat jika program ini dijalankan.

Menurut dr Ahmad, PKG yang menjadi bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat yang berulang tahun adalah langkah positif. Program ini dinilai dapat menjadi terobosan preventif untuk mendeteksi penyakit sejak dini.

”Primary prevention melalui pemeriksaan kesehatan untuk orang sehat sangat diperlukan. Ini bisa mengurangi risiko penyakit di masa depan,” ujar dr. Ahmad, Kamis (16/1/2025).

Ia juga menjelaskan, deteksi dini penyakit dapat menekan biaya pengobatan dibandingkan dengan penanganan pada tahap lanjut. Meski demikian, ia mempertanyakan kemampuan puskesmas untuk mengatasi beban pelayanan program ini.

”Apakah cukup jika hanya puskesmas yang mengcover? Ataukah perlu melibatkan klinik, praktik mandiri, atau rumah sakit?” tanyanya.

Berdasarkan hitungannya, dengan populasi Kudus sekitar 800 ribu jiwa dan pelaksanaan PKG sepanjang tahun, akan ada sekitar dua ribu orang per hari yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan. Jika hanya puskesmas yang melayani, beban tersebut dinilai terlalu berat.

Ia juga menyoroti kebutuhan teknis yang lebih rinci, termasuk keterlibatan klinik swasta dan kesiapan alat untuk pemeriksaan penyakit kronis seperti jantung atau kanker.

Puskesmas Siap...

Sementara itu, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, Nuryanto, memastikan jika puskesmas siap melaksanakan program PKG. Menurutnya, puskesmas di Kudus telah terbiasa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

”Masing-masing puskesmas di Kudus sudah terbiasa dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan. Sekitar 70 persen pemeriksaan kesehatan sudah terlayani di puskesmas,” kata Nuryanto, Jumat (17/1/2025).

Ia menambahkan, prosedur rujukan ke rumah sakit atau Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) juga telah dipersiapkan, terutama untuk pasien dengan penyakit kronis.

”Kami sudah berkoordinasi dengan puskesmas dan Labkesda untuk menangani pasien yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut,” imbuhnya.

Surat Edaran terkait pelaksanaan PKG, yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 30 Desember 2024, mengatur bahwa PKG akan dilaksanakan di puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lainnya yang bekerjasama dengan BPJS serta Labkesmas.

Editor: Cholis Anwar