Risma Ungkap Rapat Kabinet Jokowi Sudah Tak Nyaman
Zulkifli Fahmi
Rabu, 31 Januari 2024 21:51:00
Murianews, Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma mengungkap adanya ketidaknyamanan dalam rapat kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Cerita Risma itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Hasto menyebut Risma harus menjalani pemeriksaan lebih dulu sebelum mengikuti rapat.
Namun, Hasto tak menyebutkan secara jelas pemeriksaan itu dalam bentuk seperti apa. Menurut Hasto, mestinya tugas melayani rakyat, bangsa, dan negara harus lepas dari berbagai ketidaknyamanan.
Hasto mengatakan, situasi tak mengenakkan itu didapatkan, usai Risma menolak menyerahkan data Kementrian Sosial untuk penyaluran bantuan sosial atau bansos.
Menurut Hasto, alasan Risma tak menunjukkan data itu karena tidak ingin bantuan negara tersebut dipolitisasi. Hasto menyebut Tri Rismaharini memiliki integritas.
”Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga,” kata Hasto, seperti dikutip Murianews.com dari Tempo.co, Rabu (31/1/2024).
Ketidaknyamanan lain yang didapatkan Risma yakni, mantan Wali Kota Surabaya itu tak dilibatkan dalam kebijakan penyaluran beras untuk masyarakat miskin atau raskin. Ia pun menduga, viralnya beras bulog berstiker Prabowo-Gibran itu buah dari tak dilibatkannya Risma.
”Termasuk di dalam kebijakan raskin, sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat,” ucapnya.
Penggunaan bansos sebagai instrument upaya pemenangan Prabowo-Gibran juga pernah diberitakan Majalah Tempo edisi 14 Januari 2024. Menurut sumber Tempo, penyusunan program bansos ini dikabarkan untuk menarik simpati pemilih menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024.
Anehnya program bansos ini justru tak melibatkan Mensos Risma yang paling bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan. Program bansos tak melihat Risma yang paling bertanggung jawab dalam penyaluran bansos.
Salah satu narasumber Tempo di Kemensos menyebutkan, Risma tak diundang dalam rapat pembahasan bansos. Pemerintah pun dikabarkan tak lagi memakai data Kemensos dalam penyaluran bansos. Risma pun tak mau berkomentar ketika ditanya awak media terkait fenomena itu.
”Maaf ya, saya nggak mau jawab itu,” kata Risma, di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Rabu (24/1/2024).
Murianews, Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma mengungkap adanya ketidaknyamanan dalam rapat kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Cerita Risma itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Hasto menyebut Risma harus menjalani pemeriksaan lebih dulu sebelum mengikuti rapat.
Namun, Hasto tak menyebutkan secara jelas pemeriksaan itu dalam bentuk seperti apa. Menurut Hasto, mestinya tugas melayani rakyat, bangsa, dan negara harus lepas dari berbagai ketidaknyamanan.
Hasto mengatakan, situasi tak mengenakkan itu didapatkan, usai Risma menolak menyerahkan data Kementrian Sosial untuk penyaluran bantuan sosial atau bansos.
Menurut Hasto, alasan Risma tak menunjukkan data itu karena tidak ingin bantuan negara tersebut dipolitisasi. Hasto menyebut Tri Rismaharini memiliki integritas.
”Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga,” kata Hasto, seperti dikutip Murianews.com dari Tempo.co, Rabu (31/1/2024).
Ketidaknyamanan lain yang didapatkan Risma yakni, mantan Wali Kota Surabaya itu tak dilibatkan dalam kebijakan penyaluran beras untuk masyarakat miskin atau raskin. Ia pun menduga, viralnya beras bulog berstiker Prabowo-Gibran itu buah dari tak dilibatkannya Risma.
”Termasuk di dalam kebijakan raskin, sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat,” ucapnya.
Penggunaan bansos sebagai instrument upaya pemenangan Prabowo-Gibran juga pernah diberitakan Majalah Tempo edisi 14 Januari 2024. Menurut sumber Tempo, penyusunan program bansos ini dikabarkan untuk menarik simpati pemilih menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024.
Anehnya program bansos ini justru tak melibatkan Mensos Risma yang paling bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan. Program bansos tak melihat Risma yang paling bertanggung jawab dalam penyaluran bansos.
Salah satu narasumber Tempo di Kemensos menyebutkan, Risma tak diundang dalam rapat pembahasan bansos. Pemerintah pun dikabarkan tak lagi memakai data Kemensos dalam penyaluran bansos. Risma pun tak mau berkomentar ketika ditanya awak media terkait fenomena itu.
”Maaf ya, saya nggak mau jawab itu,” kata Risma, di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Rabu (24/1/2024).
