Luncurkan GovTech, MenPAN RB Ungkap Fungsinya
Zulkifli Fahmi
Senin, 27 Mei 2024 09:24:00
Murianews, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia, Senin (27/5/2024).
Ia mengatakan, Govtech diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta.
Anas menjelaskan teknologi pemerintahan itu bukan merupakan aplikasi, melainkan untuk keterpaduan layanan.
”Jadi, sekarang ini kami sedang ingin mendorong keterpaduan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang sekarang masih punya aplikasi masing-masing. Nah, Presiden telah memerintahkan ini. Nanti targetnya di Oktober ini, September/Oktober sebagian sudah mulai terinteroperabilitas,” jelas Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Minggu (26/5/2024) seperti dikutip dari Antara, Senin (27/5/2024).
Secara bertahap, tujuh layanan di kementerian/lembaga nantinya terintegrasi dengan GovTech. Layanan Kementerian yang akan terintegrasi yakni dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kemudian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristekdikti), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian PANRB.
”Sekarang kami masih bertahap. Dari tujuh layanan tadi, kami terus bekerja keras, salah satunya adalah di Kemenkes sedang bergerak untuk menginteroperabilitas berupa layanan ke dalam Satu Sehat,” ujarnya.
Tak hanya itu, platform SmartASN yang menjadi wadah kolaborasi berbasis digital yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN, juga sedang diintegrasikan ke dalam GovTech Indonesia.
”SmartASN sekarang sedang diuji coba ke 5.000 lebih sekarang, 5.000 lebih ASN. Jadi, banyak aplikasi tentang ASN nanti diintegrasikan ke dalam satu portal,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia mengatakan kementerian/lembaga dalam tanda kutip disebut tidak boleh membuat aplikasi baru, kecuali menginteroperabilitaskannya.
”Jadi, ini ada tahapan-tahapan launching (peluncuran) yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Besok tentang GovTech-nya, government tecnology-nya, dan besok kami akan umumkan Indeks SPBE seluruh kabupaten/kota dan seluruh kementerian/lembaga, sehingga itu akan mengukur kematangan digitalisasi di setiap kabupaten/kota dan kementerian/lembaga,” katanya.
Murianews, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia, Senin (27/5/2024).
Ia mengatakan, Govtech diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta.
Anas menjelaskan teknologi pemerintahan itu bukan merupakan aplikasi, melainkan untuk keterpaduan layanan.
”Jadi, sekarang ini kami sedang ingin mendorong keterpaduan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang sekarang masih punya aplikasi masing-masing. Nah, Presiden telah memerintahkan ini. Nanti targetnya di Oktober ini, September/Oktober sebagian sudah mulai terinteroperabilitas,” jelas Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Minggu (26/5/2024) seperti dikutip dari Antara, Senin (27/5/2024).
Secara bertahap, tujuh layanan di kementerian/lembaga nantinya terintegrasi dengan GovTech. Layanan Kementerian yang akan terintegrasi yakni dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kemudian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristekdikti), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian PANRB.
”Sekarang kami masih bertahap. Dari tujuh layanan tadi, kami terus bekerja keras, salah satunya adalah di Kemenkes sedang bergerak untuk menginteroperabilitas berupa layanan ke dalam Satu Sehat,” ujarnya.
Tak hanya itu, platform SmartASN yang menjadi wadah kolaborasi berbasis digital yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN, juga sedang diintegrasikan ke dalam GovTech Indonesia.
”SmartASN sekarang sedang diuji coba ke 5.000 lebih sekarang, 5.000 lebih ASN. Jadi, banyak aplikasi tentang ASN nanti diintegrasikan ke dalam satu portal,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia mengatakan kementerian/lembaga dalam tanda kutip disebut tidak boleh membuat aplikasi baru, kecuali menginteroperabilitaskannya.
”Jadi, ini ada tahapan-tahapan launching (peluncuran) yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Besok tentang GovTech-nya, government tecnology-nya, dan besok kami akan umumkan Indeks SPBE seluruh kabupaten/kota dan seluruh kementerian/lembaga, sehingga itu akan mengukur kematangan digitalisasi di setiap kabupaten/kota dan kementerian/lembaga,” katanya.
