Pendaftaran QR Code Pertalite Diapresiasi
Zulkifli Fahmi
Selasa, 3 September 2024 10:11:00
Murianews, Jakarta – Upaya PT Pertamina Patra Niaga dalam penyaluran BBM bersubsidi dengan pendaftaran QR Code Pertalite mendapatkan apresiasi dari Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin.
Diketahui, Pertamina Patra Niaga telah memperluas pendaftaran QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi di Indonesia. Semula, pertamina telah merampungkan pendaftaran untuk pembelian Biosolar dan telah meluas ke Pertalite.
’’Langkah Pertamina Patra Niaga menerapkan pendaftaran QR Code agar subsidi tepat sasaran patut diapresiasi. Hal ini diperlukan agar penyaluran Pertalite dan Biosolar bisa dinikmati mereka yang berhak,’’ katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (3/9/2024).
Dengan masyarakat mendaftar program subsidi tepat, nantinya akan diketahui detail siapa dan kendaraan apa yang membeli Pertalite. Sebab, saat pembelian nanti pengguna Pertalite wajib menunjukkan QR Code.
Penggunaan data itu sangat berguna untuk kebijakan pemerintah dalam pengaturan kendaraan yang berhak dapat BBM Subsidi.
’’Dengan pendataan ini tentunya bisa diketahui dengan jelas siapa-siapa pengguna BBM Subsidi, sehingga bisa meminimalisir penyelewengan atau niat menyalahgunakan BBM subsidi. Karena itu memiliki QR Code seharusnya diwajibkan,’’ ujarnya.
Pihaknya pun meminta Pertamina Patra Niaga mendorong masyarakat pengguna kendaraan roda empat untuk segera mendaftarkan QR Code Pertalite.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar cakupan wilayah pendaftaran QR Code diperluas, khususnya di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) yang konsumsi BBM subsidinya paling tinggi.
’’Jika perlu, masyarakat diwajibkan menunjukkan QR Code saat melakukan pembelian Pertalite, seperti halnya pembelian Biosolar dan bahkan Elpiji 3 kg yang wajib bawa KTP/NIK,’’ ujar Mukhtarudin.
Sebelumnya pendaftaran Program Subsidi Tepat MyPertamina sudah dilakukan di wilayah tahap 1, yaitu Jawa, Madura, dan Bali (JAMALI), Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Adapun pilot project awal meliputi Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika. Sedangkan sisa wilayahnya akan menjadi implementasi tahap ke 2.
Murianews, Jakarta – Upaya PT Pertamina Patra Niaga dalam penyaluran BBM bersubsidi dengan pendaftaran QR Code Pertalite mendapatkan apresiasi dari Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin.
Diketahui, Pertamina Patra Niaga telah memperluas pendaftaran QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi di Indonesia. Semula, pertamina telah merampungkan pendaftaran untuk pembelian Biosolar dan telah meluas ke Pertalite.
’’Langkah Pertamina Patra Niaga menerapkan pendaftaran QR Code agar subsidi tepat sasaran patut diapresiasi. Hal ini diperlukan agar penyaluran Pertalite dan Biosolar bisa dinikmati mereka yang berhak,’’ katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (3/9/2024).
Dengan masyarakat mendaftar program subsidi tepat, nantinya akan diketahui detail siapa dan kendaraan apa yang membeli Pertalite. Sebab, saat pembelian nanti pengguna Pertalite wajib menunjukkan QR Code.
Penggunaan data itu sangat berguna untuk kebijakan pemerintah dalam pengaturan kendaraan yang berhak dapat BBM Subsidi.
’’Dengan pendataan ini tentunya bisa diketahui dengan jelas siapa-siapa pengguna BBM Subsidi, sehingga bisa meminimalisir penyelewengan atau niat menyalahgunakan BBM subsidi. Karena itu memiliki QR Code seharusnya diwajibkan,’’ ujarnya.
Pihaknya pun meminta Pertamina Patra Niaga mendorong masyarakat pengguna kendaraan roda empat untuk segera mendaftarkan QR Code Pertalite.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar cakupan wilayah pendaftaran QR Code diperluas, khususnya di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) yang konsumsi BBM subsidinya paling tinggi.
’’Jika perlu, masyarakat diwajibkan menunjukkan QR Code saat melakukan pembelian Pertalite, seperti halnya pembelian Biosolar dan bahkan Elpiji 3 kg yang wajib bawa KTP/NIK,’’ ujar Mukhtarudin.
Sebelumnya pendaftaran Program Subsidi Tepat MyPertamina sudah dilakukan di wilayah tahap 1, yaitu Jawa, Madura, dan Bali (JAMALI), Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Adapun pilot project awal meliputi Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika. Sedangkan sisa wilayahnya akan menjadi implementasi tahap ke 2.
