Target Gerakan Maju Tani, 10 Juta Petani Digital via Meta Farming
Ali Muntoha
Senin, 11 September 2023 20:16:00
Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Jakarta – Gerakan Maju Tani Indonesia menargetkan akan mencetak 10 juta petani digital. Target ini disampaikan saat mendeklarasikan manifesto perjuangan di depan Kepala Staf Kepresidenan yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko di Jakarta, Senin (11/9/2023).
Target 10 juta petani digital ini diharapkan bisa terealisasi sebelum akhir tahun 2024. untuk menyukseskannya, Gerakan Maju Tani Indonesia mengusung konsep meta farming.
Hal ini sesui dengan manifesto perjuangan Gerakan Maju Tani Indonesia, yakni memajukan pertanian dengan teknologi dan inovasi, memberdayakan generasi muda di dunia pertanian. Selain itu juga melestarikan pertanian yang berkelanjutan, mengatasi krisis pangan dunia, dan keamanan pangan dalam negeri.
Gerakan ini juga mencanangkan Hari Maju Tani pada 8 Oktober 2023 sebagai Hari Kebangkitan dan Transformasi Petani Muda Indonesia.
”Gerakan ini berawal dari kekhawatiran kami terkait krisis pangan yang terjadi di banyak negara termasuk Indonesia. Saat ini, Indonesia sudah menjadi negara importir bahan pangan. Belum lagi jumlah petani yang semakin berkurang,” kata Salah satu inisiator Gerakan Maju Tani Indonesia, Erwin Gunawan dalam konferensi pers di Kantor Sraf Presiden.
Oleh karenanya Gerakan Maju Tani Indonesia berupaya agar anak muda tertarik untuk menjadi petani.
Erwin menambahkan, Gerakan Maju Tani mengusung konsep metafarming yang memungkinkan anak muda untuk bisa menjadi petani secara digital.
Meta Farming adalah platform online di mana semua orang bisa terlibat dalam pertanian. Melalui aplikasi ini, mereka yang tertarik untuk bertani bisa bercocok tanam di lahan yang sudah disiapkan oleh Meta Farming.
”Kami meminta dukungan dari Bapak Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang juga Ketua Umum HKTI untuk menjalankan konsep ini secara massal tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di seluruh wilayah di Indonesia,” terangnya
Pihaknya juga akan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian agar target 10 juta petani digital bisa tercapai pada akhir 2024.
Erwin menambahkan, konsep metafarming ini akan disosialisasikan ke sejumlah pihak agar target 10 juta petani digital pada akhir 2024 bisa tercapai. Pada acara tersebut, Gerakan Maju Tani juga menobatkan Ketua Umum HKTI Moeldoko sebagai Bapak Gerakan Maju Tani Indonesia.
Sementara itu, Moeldoko menyambut baik Gerakan Maju Tani yang diusung oleh sekelompok anak muda. Dia menyebut gerakan ini sebagai Neo Marhaen.
”Dulu Bung Karno bertemu dengan seorang petani bernama Marhaen yang tekun menjalankan pekerjaannya sebagai petani, namun jauh dari sejahtera. Karena itu, Bung Karno mengenalkan gerakan Marhaen yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kini, dengan lahan subur yang semakin berkurang, sejumlah anak muda menawarkan konsep metafarming untuk membuat petani lebih sejahtera. Gerakan ini saya sebut sebagai neomarhaein,” kata Moeldoko.
Moeldoko menambahkan, metafarming ini merupakan bentuk transformasi di sektor pertanian. Konsep ini memanfaatkan teknologi yang bisa digunakan untuk menginspirasi anak muda untuk mau menjadi petani.
”Kalau kita dengar semua tadi keterangan dari Pak Erwin (inisiator Gerakan Maju Tani-red), mereka bisa bertani di dalam ruangan dengan menggunakan green pod. Itu merupakan sebuah terobosan baru di sektor pertanian. Saya berharap gerakan ini bisa mengubah kebijakan pemerintah di sektor pertanian,” jelas Moeldoko.
