Namun setelah itu Pemkab akan merincikan kembali jenis lowongan berdasarkan kebutuhan masing-masing dinas dan klasifikasi pendidikan mulai dari tingkat SD hingga S1.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber daya Manusia atau BKPSDM Kudus Putut Winarno mengungkapkan, pada tahun ini pemerintah memprioritaskan pengangkatan pegawai non ASN melalui jalur PPPK.
Di Kudus, kata dia, terdapat sebanyak 2.000-an pegawai non ASN yang tersebar di seluruh satuan kerja di bawah naungan Pemkab Kudus.
Luluan SMA menjadi yang paling banyak. Di mana berdasarkan pendataan, jumlahnya mencapai 40 persen lebih, atau sekitar 1.000-an dari 2.000-an pegawai.
Sementara untuk lulusan SD-SMP berada di angka 16 persen atau sekitar 209 orang, S1 sebanyak 31 persen atau 554 orang dan D3 sebanyak delapan persen.
Murianews, Kudus – Pemkab Kudus, Jawa Tengah masih menyusun rincian formasi lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Kudus di tahun 2024. Secara keseluruhan, Pemkab Kudus akan mendapat 700 lowongan.
Namun setelah itu Pemkab akan merincikan kembali jenis lowongan berdasarkan kebutuhan masing-masing dinas dan klasifikasi pendidikan mulai dari tingkat SD hingga S1.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber daya Manusia atau BKPSDM Kudus Putut Winarno mengungkapkan, pada tahun ini pemerintah memprioritaskan pengangkatan pegawai non ASN melalui jalur PPPK.
Di Kudus, kata dia, terdapat sebanyak 2.000-an pegawai non ASN yang tersebar di seluruh satuan kerja di bawah naungan Pemkab Kudus.
Luluan SMA menjadi yang paling banyak. Di mana berdasarkan pendataan, jumlahnya mencapai 40 persen lebih, atau sekitar 1.000-an dari 2.000-an pegawai.
Sementara untuk lulusan SD-SMP berada di angka 16 persen atau sekitar 209 orang, S1 sebanyak 31 persen atau 554 orang dan D3 sebanyak delapan persen.
”Untuk rincian formasi yang akan kami buka akan kami umumkan segera karena saat ini kami masih melakukan perumusan jumlah formasi untuk kemudian dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya Kamis (18/4/2024).
Putut menambahkan, meski banyak yang berasal dari lulusan SMA, bukan berarti akan ada banyak lowongan untuk golongan tersebut. Semua akan dibagi secara proporsional dengan memperhatikan keuangan daerah.
Pemkab sendiri, sambung Putut, mendapat alokasi lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) pada tahun 2024 ini sebanyak 700 formasi.
Selain PPPK, Pemkab juga mendapat alokasi formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 50 formasi.
Adapun rincian alokasinya meliputi 319 tenaga teknis PPPK, 281 guru PPPK dan 100 nakes PPPK. Sementara untuk CPNS hanya dibuka 30 lowongan tenaga teknis dan 20 lowongan nakes.
