Pemkab Kudus, Jawa Tengah, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 17,38 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG bagi siswa jenjang SD dan SMP.
Alokasi anggaran tersebut sesuai penghitungan bisa mengkover 73.655 siswa di dua jenjang pendidikan tersebut.
Penyiapan anggaran sebesar itu sebagai tindak lanjut dari adanya edaran dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang meminta kabupaten/kota mencadangkan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Murianews, Kudus – Satu unit dapur makan bergizi gratis alias dapur MBG Kudus yakni di Pondok Pesantren Nashrul Ummah Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, siap melaksanakan uji coba MBG.
Mereka akan memasak sebanyak 3.729 porsi untuk siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui Kecamatan Mejobo. Dengan rincian sebanyak sebanyak 3.496 siswa dari 20 sekolah dengan jenjang pendidikan mulai dari KB, RA, SD/MI, SMP/MTs, hingga SMK/MA. Sedang sisanya untuk ibu hamil dan menyusui.
”Karena lokasi dapurnya berada di Kecamatan Mejobo maka akan difokuskan di Mejobo,” kata Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0722/Kudus Mayor Inf Muhlisin ditemui usai rapat koordinasi persiapan pelaksanaan MBG di ruang rapat Sekda Kudus, Rabu (8/1/2025).
Pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis, kata dia, dijadwalkan berlangsung selama sepekan. Yakni mulai 13 Januari 2024.
Untuk jadwal pendistribusiannya akan disesuaikan dengan jenjang sekolah. Mengingat ada jenjang yang pulang lebih awal, terutama kelompok bermain (KB) maupun taman kanak-kanak (TK).
”Anggaran sudah tersedia, sehingga selama sepekan dapur MBG itu akan memasok menu makan bergizi ke ribuan siswa itu tadi dan warga yang masuk sasaran,” ungkapnya.
Anggaran yang disediakan...
Pemkab Kudus, Jawa Tengah, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 17,38 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG bagi siswa jenjang SD dan SMP.
Alokasi anggaran tersebut sesuai penghitungan bisa mengkover 73.655 siswa di dua jenjang pendidikan tersebut.
Penyiapan anggaran sebesar itu sebagai tindak lanjut dari adanya edaran dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang meminta kabupaten/kota mencadangkan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
