Ada 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia yang terlibat dalam penulisan ulang sejarah Indonesia. Dia menyebut prosesnya telah berlangsung selama lebih dari tujuh bulan dengan melibatkan editor umum, editor per jilid, dan tim penulis khusus.
Fadli menilai keterlibatan para akademisi ini menjadi jaminan bahwa sejarah yang disusun bersifat ilmiah dan tidak memuat kepentingan politik.
Nantinya, sejarah yang ditulis bukan hanya politik atau konflik, melainkan sejarah utuh yang juga mencakup perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban.
Murianews Jakarta – Penulisan ulang sejarah Indonesia memasuki babak baru. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut DPR bahkan telah melakukan uji publik untuk naskah penulisan ulang sejarah Indonesia ini.
Uji publik tersebut telah dilakukan dengan melibatkan akademisi dari berbagai universitas.
”Temen-temen DPR juga kemarin sudah mulai di Universitas Andalas, di Undip, dan Universitas Hasanuddin,” kata Fadli Zon di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri sebagaimana dilansir dari Detikcom, Sabtu (5/7/2025).
Sementara untuk uji publik dilakukan Kementerian Kebudayaan baru akan dimulai pada bulan ini. Namun, dia belum membeberkan rincian waktunya.
”Segera itu, kalau uji publiknya bulan Juli ini,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Fadli Zon menyampaikan proses uji publik bertujuan agar publik dan komunitas sejarawan dapat memberikan masukan terbuka atas hasil kerja tim akademisi yang menyusun sejarah bangsa dari masa prasejarah hingga era kontemporer.
Dia memastikan penulisan ulang sejarah tidak dilakukan dari nol.
”Penulisan ini tidak dimulai dari nol. Sudah ada dasar sebelumnya, tapi perlu diperbarui. Selama 26 tahun terakhir belum ada penambahan signifikan, terutama mencakup era reformasi hingga masa kini” kata Fadli Zon dilansir Antara, Jumat (4/7/2025).
Ratusan sejarawan...
Ada 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia yang terlibat dalam penulisan ulang sejarah Indonesia. Dia menyebut prosesnya telah berlangsung selama lebih dari tujuh bulan dengan melibatkan editor umum, editor per jilid, dan tim penulis khusus.
Fadli menilai keterlibatan para akademisi ini menjadi jaminan bahwa sejarah yang disusun bersifat ilmiah dan tidak memuat kepentingan politik.
Nantinya, sejarah yang ditulis bukan hanya politik atau konflik, melainkan sejarah utuh yang juga mencakup perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban.
