Entah dari media terverifikasi maupun belum terverifikasi, semua tetap mendapat porsi penanganan yang optimal.
”Penanganan kasus dilakukan dengan tiga cara, yakni bersurat, risalah dan PPR,” ungkapnya.
Untuk perkara yang sudah jelas mana yang salah dan benar, Dewan Pers menyelesaikan permasalahn dengan bersurat.
Bila dibutuhkan mediasi dan dicapai sebuah kesepakatan, maka Dewan Pers akan mengeluarkan risalah. Sedang jika tidak menemukan jalan tengah, Dewan Pers akan menerbitkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers.
Murianews, Jakarta – Jumlah aduan masyarakat yang masuk ke Dewan Pers meningkat 100 persen lebih di periode Januari hingga Juli 2025 ini. Lebih tinggi dibanding tahuh 2024 pada periode yang sama.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Muhammad Jazuli dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Jazuli mengungkapkan, untuk periode Januari hingga Juli 2025, jumlah aduan masyarakat yang masuk adalah sebanyak 780-an kasus. Sedang di periode yang sama pada 2024 lalu hanya sebanyak 300-an aduan.
”Artinya ini sudah 100 persen lebih lonjalkan pengaduannya kepada kami (Dewan Pers),” katanya dalam konferensi pers.
Pengaduan ke Dewan Pers yang paling banyak, kata dia, terjadi pada bulan Juni 2025 lalu. Jumlahnya bahkan nyaris menyentuh angka 200 aduan baik itu dari masyarakat, instansi ataupun perusahaan.
”Juni menjadi bulan pengaduan paling banyak yakni 199 kasus,” sambung dia.
Meski demikian, sudah ada sekitar 67 persenan kasus yang sudah ditangani. Dewan Pers, tidak tebang pilih dalam melakukan pemecahan kasus.
Tak tebang pilih...
Entah dari media terverifikasi maupun belum terverifikasi, semua tetap mendapat porsi penanganan yang optimal.
”Penanganan kasus dilakukan dengan tiga cara, yakni bersurat, risalah dan PPR,” ungkapnya.
Untuk perkara yang sudah jelas mana yang salah dan benar, Dewan Pers menyelesaikan permasalahn dengan bersurat.
Bila dibutuhkan mediasi dan dicapai sebuah kesepakatan, maka Dewan Pers akan mengeluarkan risalah. Sedang jika tidak menemukan jalan tengah, Dewan Pers akan menerbitkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers.
