Kejati DKI Tetapkan Eks Dirjen SDA Kementerian PU Jadi Tersangka Suap

Murianews, Jakarta – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta resmi menetapkan DP, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum periode Juli 2025–Januari 2026, sebagai tersangka.

DP dijerat atas perkara dugaan korupsi berupa pemerasan, suap, gratifikasi, serta penyalahgunaan kewenangan dalam sejumlah proyek di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Dapot Pariarma, mengungkapkan tersangka diduga memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan pribadi dari proyek-proyek strategis tersebut

Dapot menjelaskan aliran dana dan fasilitas yang mengalir ke kantong tersangka berasal dari sejumlah perusahaan pelat merah (BUMN Karya) serta pihak swasta. Kompensasi tersebut diberikan guna memuluskan jalannya berbagai proyek di Ditjen SDA.

Tersangka diduga menerima uang tunai dengan nilai fantastis serta kendaraan operasional premium sebagai pemanis komitmen operasional di lapangan.

”Peranan tersangka Saudara DP selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air melakukan pemerasan dan/atau menerima suap dan/atau gratifikasi berupa uang tunai sebesar lebih dari Rp 2 miliar dan dua unit mobil mewah berupa CRV dan Innova Zenix,” ujar Dapot di Kantor Kejati DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2026).

Dalam proses penyidikan, tim jaksa penyidik bergerak cepat melakukan penyitaan terhadap dua unit mobil mewah tersebut beserta sejumlah uang tunai dalam pecahan mata uang Dolar Amerika Serikat (USD).

Lakukan penahanan... 

Guna kepentingan kelancaran penyidikan serta mengantisipasi upaya penghilangan barang bukti, penyidik memutuskan menahan DP selama 20 hari ke depan. Eks pejabat kementerian ini dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan per hari ini.

Pihak Kejati DKI Jakarta menegaskan kasus ini akan terus dikembangkan secara maraton. Penyidik saat ini tengah mendalami keterlibatan oknum-oknum lain, baik dari internal Kementerian PU, jajaran manajemen BUMN, maupun pihak swasta penyuplai dana.

Atas perbuatannya, DP disangkakan melanggar pasal berlapis dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta Pasal 605 dan 606 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara yang berat.

”Penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli keuangan negara, dan tersangka, serta melakukan pelacakan dan penyitaan aset guna menambah jumlah pemulihan kerugian keuangan negara,” pungkas Dapot.