Ipunk juga menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama antara tim pusat dan daerah. Saat ini, tim Pusdal Ditjen PSDKP tengah melacak keberadaan KM MS 7A melalui sistem pelacakan VMS guna memastikan posisi kapal pengangkut tersebut.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa dalam implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Zona III, pengawasan akan diperkuat secara terpadu dan terkoordinasi, baik saat operasi penangkapan di laut (while fishing) maupun di pelabuhan (before fishing, after fishing, dan post landing).
Murianews, Kudus – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar Rp1,8 miliar. Itu setelah melakukan tindakan terhadap 10 kapal yang diduga melakukan pelanggaran alih muat ikan (transhipment) di Laut Arafura.
"KKP mengamankan 10 kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual. Kapal-kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran alih muat atau transhipment senilai Rp1,8 miliar dengan kapal pengangkut berinisial KM MS 7A di Laut Arafura," ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) di Jakarta, Sabtu (1/3/2025).
Seperti dilansir Antara, Ipunk menegaskan ke-10 kapal tersebut tidak memiliki dokumen kemitraan dengan KM MS 7A yang diduga menjadi kapal pengangkut hasil tangkapan mereka. Saat dilakukan pemeriksaan oleh tim Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Tual, tidak ditemukan satu pun ikan di kapal-kapal tersebut.
Diduga telah dialihkan ke KM MS 7A yang saat ini dalam perjalanan menuju Jakarta.
Adapun kapal-kapal yang diamankan adalah:
- KM MJ 98 (GT 98)
- KM MAS (GT 82)
- KM HP 3 (GT 153)
- KM U II (GT 97)
- KM FN (GT 150)
- KM SM 8 (GT 96)
- KM LB (GT 58)
- KM SM IX (GT 97)
- KM MJ 8 (GT 59)
- KM BSR (GT 124)
“Kami sudah melakukan pemanggilan terhadap nakhoda dan pemilik 10 kapal tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Ipunk.
Kerjasama...
Ipunk juga menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama antara tim pusat dan daerah. Saat ini, tim Pusdal Ditjen PSDKP tengah melacak keberadaan KM MS 7A melalui sistem pelacakan VMS guna memastikan posisi kapal pengangkut tersebut.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa dalam implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Zona III, pengawasan akan diperkuat secara terpadu dan terkoordinasi, baik saat operasi penangkapan di laut (while fishing) maupun di pelabuhan (before fishing, after fishing, dan post landing).
