Pegawai Pajak Bermasalah Akan Dirotasi Atau Dirumahkan

Murianews, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diduga terlibat penyelewengan. Tak hanya rotasi jabatan, opsi sanksi berat hingga merumahkan pegawai akan dilakukan.

Purbaya mengatakan, langkah tegas ini diambil untuk menjaga integritas institusi perpajakan. Evaluasi akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran masing-masing pegawai.

“Nanti akan kami evaluasi. Bisa saja pegawai pajak dikocok ulang. Kalau terlihat terlibat, bisa ditempatkan di wilayah terpencil atau bahkan dirumahkan. Kami lihat kasus per kasus,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/1/2026) seperti dilansir Antara.

Purbaya menjelaskan, pegawai pajak yang terlibat pelanggaran ringan masih dimungkinkan untuk menjalani rotasi. Namun, bagi pelanggaran berat, rotasi dinilai bukan solusi.

“Kalau pelanggarannya kecil, ya rotasi. Tapi kalau sudah jahat, rotasi itu tidak ada gunanya. Itu yang sedang kami nilai,” tegas Purbaya.

Meski demikian, Purbaya menekankan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kementerian Keuangan, kata dia, akan memberikan pendampingan kepada pegawai pajak yang diperiksa hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Sebelum ada keputusan pengadilan, yang bersangkutan masih pegawai Kementerian Keuangan. Jadi tetap kami dampingi, tapi tanpa intervensi apa pun,” ujarnya.

KPK Tangani...

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah dua direktorat di lingkungan DJP pada 13 Januari 2026. Dua unit tersebut adalah Direktorat Peraturan Perpajakan serta Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diselidiki. Dugaan suap pemeriksaan pajak, saat ini tengah ditangani KPK.

“Tim mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan konstruksi perkara ini,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Tak hanya itu, penyidik juga menyita sejumlah uang yang diduga berasal dari tersangka kasus suap terkait pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara untuk periode 2021–2026.

Menanggapi langkah KPK tersebut, DJP menyatakan siap bersikap kooperatif. Direktorat Jenderal Pajak memastikan akan memberikan dukungan penuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Sehubungan dengan penggeledahan oleh penyidik KPK di lingkungan DJP, kami kooperatif dan siap memberikan dukungan yang diperlukan,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli.

Ia menegaskan DJP menghormati dan mendukung penuh upaya KPK dalam penegakan hukum. Untuk detail perkara, DJP menyerahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai pihak yang berwenang.