Program Makan Siang Gratis Dikritik, Rawan Jadi Lumbung Korupsi

Murianews, Jakarta – Program makan siang gratis yang dicanangkan oleh Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Prabowo-Gibran mendapatkan kritikan dari Jaringan Pemantau Indonesia (JPPI). program tersebut bisa menjadi lumbung korupsi baru para oknum di lembaga pendidikan.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, besarnya biaya untuk pelaksanaan program makan siang gratis justru menjadi sumber masalah tersendiri. Bahkan dana tersebut rawan bocor.

”Biaya makan siang rawan bocor yang mengakibatkan banyak Kepala Sekolah (Kepsek) dan guru potensial masuk penjara,” kata Ubaid sebagaimana dikutip dari NU Online, Selasa (5/3/2024).

Menurut Ubaid, sektor pendidikan masih termasuk dalam lima sektor terkorup di Indonesia. Dia memperingatkan anggaran makan siang gratis yang begitu fantastis, dapat dimanfaatkan oleh oknum di sektor pendidikan.

”Apalagi tidak jelas siapa yang punya, siapa yang mengelola, siapa saja yang terlibat, bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya? Dana BOS saja hingga kini masih bermasalah,”
ungkapnya.

Karena itu, JPPI meminta kepada pemerintah untuk tidak gegabah dalam menerapkan program ini. Dengan masih adanya permasalahan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penambahan anggaran untuk makan siang dianggap sebagai langkah yang riskan.

”Jika terlalu gegabah hanya karena pencitraan, maka akan banyak kepala sekolah dan guru yang masuk penjara,” tandasnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penggunaan dana BOS untuk merealisasikan program makan siang gratis.

Namun, anggaran yang diperlukan untuk program ini jauh melebihi anggaran yang tersedia. Dengan biaya makan siang sebesar Rp 15.000 per siswa dan tambahan biaya susu gratis untuk 70 juta siswa, diperkirakan diperlukan dana sebesar Rp 450 triliun per tahun. Sementara anggaran BOS dan BOP hanya mencapai Rp 346,6 triliun.