SE Menaker Terbit, THR Paling Lambat Diberikan H-7 Lebaran

Murianews, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Eradarn (SE) Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR Keagamaan 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

Ida mengatakan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban bagi setiap pengusaha terhadap buruh atau pekerjanya. Tidak hanya itu, dia juga menekankan bahwa untuk tahun ini, pemberian THR tersebut harus dibayarkan secara penuh, tidak boleh dicicil.

Lebih lanjut, Ida menjelaskan jika pembayaran THR secara penuh oleh pengusaha ke buruh atau pekerja tersebut dilakukan paling lambat 7 hari sebelum lebaran atau hari raya keagamaan.

”THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Sekali lagi saya pertegas Kembali, THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar memberikan perhatian dan taat terhadap ketentuan ini,” ucap Menaker Ida Fauziyah mengutip dari laman resmi Kemnaker, Selasa (19/3/2024).

Dia juga mengatakan, THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

Hal ini juga berlaku bagi kerja kategori perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pihaknya juga memaparkan komponen besaran THR yang akan diterima oleh masing-masing pekerja, sesuai dengan masa kerjanya.

Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah. 

Sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja bulan dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

Ia mengatakan bahwa terkait upah 1 bulan, terdapat pengaturan khusus bagi pekerja/buruh dengan perjanjian kerja harian lepas.

Apabila pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut.

”Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang menerima upah dengan sistem satuan hasil, maka perhitungan upah 1 bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan,” ucapnya.